Menpan RB Resmikan 17 Mal Pelayanan Publik

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Selasa , 02 Jul 2024 - 01:24

Menpan RB saat meresmikan MPP di Kabupaten Ngawi.--

PANGKALAN BALAI, KORANHARIANBANYUASIN.ID - Guna mempermudah akses pelayanan publik, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas pendukungnya.

Salah satunya dengan membangun akses pelayanan publik melalui inovasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas telah meresmikan 17 MPP secara serentak di Jakarta, Senin 24 Juni 2024, lalu.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan publik di satu lokasi yang terintegrasi.

Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Akik Dwi Suharto Rudolfus, menyatakan bahwa MPP adalah model intervensi dan terobosan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan profesional.

Menurutnya, penyelenggaraan MPP dilakukan dengan menggabungkan berbagai jenis layanan yang ada di pemerintah daerah ke dalam satu lokasi yang terintegrasi dalam sebuah sistem.

“Hingga saat ini, telah terbentuk sebanyak 191 MPP. Dengan diresmikannya 17 MPP baru ini, maka jumlah total MPP di seluruh Indonesia menjadi 208. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

MPP hadir untuk memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat.

Dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi berbagai instansi untuk mengurus beragam kebutuhan administrasi.

Semua layanan yang dibutuhkan tersedia dalam satu lokasi, mulai dari pembuatan KTP, perizinan usaha, pembayaran pajak, hingga berbagai layanan lainnya.

menpan rb resmikan 17 mal pelayanan publik                            pangkalan balai, koranharianbanyuasin.id - guna mempermudah akses pelayanan publik, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas pendukungnya.
salah satunya dengan membangun akses pelayanan publik melalui inovasi mal pelayanan publik (mpp). menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas telah meresmikan 17 mpp secara serentak di jakarta, senin 24 juni 2024, lalu. 
langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan publik di satu lokasi yang terintegrasi.
baca juga:agus fatoni ucapkan terima kasih kepada masyarakat sumsel
baca juga:deklarasi asta mundur di tanggal ini, tim pemenangan ungkap alasannya
plt deputi bidang pelayanan publik kementerian panrb, akik dwi suharto rudolfus, menyatakan bahwa mpp adalah model intervensi dan terobosan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan profesional. 
menurutnya, penyelenggaraan mpp dilakukan dengan menggabungkan berbagai jenis layanan yang ada di pemerintah daerah ke dalam satu lokasi yang terintegrasi dalam sebuah sistem.
“hingga saat ini, telah terbentuk sebanyak 191 mpp. dengan diresmikannya 17 mpp baru ini, maka jumlah total mpp di seluruh indonesia menjadi 208. ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
baca juga:ketua rt se-kenten azhar siap menangkan askolani: minta tuntaskan permasalahan air bersih
baca juga:pingsan di lapangan, pemain muda china zhang zhi jie tutup usia
mpp hadir untuk memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat.
dengan adanya mpp, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi berbagai instansi untuk mengurus beragam kebutuhan administrasi. 
semua layanan yang dibutuhkan tersedia dalam satu lokasi, mulai dari pembuatan ktp, perizinan usaha, pembayaran pajak, hingga berbagai layanan lainnya. 
baca juga:pj pkk banyuasin : keluarga pondasi utama membentuk karakter anak
baca juga:polres banyuasin gelar doa bersama lintas agama meriahkan hari bhayangkara ke-78
hal ini tentu saja menghemat waktu dan biaya serta mengurangi birokrasi yang berbelit.
selain itu, mpp juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang nyaman bagi masyarakat, seperti ruang tunggu yang memadai, layanan informasi yang jelas, serta sistem antrian yang tertata dengan baik.
semua ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.
untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, ke depan seluruh penyelenggara mpp diharapkan dapat memanfaatkan platform mpp digital. 
platform ini akan menjadi bagian dari pelayanan terintegrasi yang ada dalam portal pelayanan publik.
dengan demikian, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara online, tanpa harus datang langsung ke mpp. 
ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern dan berbasis teknologi.
dalam kegiatan peresmian ini, dilakukan penandatanganan prasasti secara digital dan seremoni peresmian mpp. 
selain itu, acara ini juga akan dimeriahkan dengan booth "bisa tanya kebijakan panrb", di mana para peserta dapat berkonsultasi mengenai kebijakan panrb di lokasi kegiatan. 
ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami kebijakan yang ada dan mendapatkan informasi langsung dari sumbernya.
peresmian 17 mpp ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
mpp bukan hanya sebuah gedung atau lokasi fisik, tetapi sebuah konsep pelayanan yang modern dan efisien. 
dengan semakin banyaknya mpp yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan masyarakat akan semakin mudah dan cepat dalam mengakses layanan publik.
langkah ini juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh kementerian panrb. dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu atap, diharapkan birokrasi yang selama ini dikenal lamban dan berbelit bisa berubah menjadi lebih responsif dan efisien.
namun, implementasi mpp tidak tanpa tantangan. diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua layanan dapat berjalan dengan lancar. 
selain itu, diperlukan juga dukungan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung operasional mpp digital.
meskipun demikian, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, tantangan-tantangan tersebut diharapkan dapat diatasi. 
keberadaan mpp di berbagai daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
peresmian 17 mpp oleh menteri panrb abdullah azwar anas pada 24 juni 2024 merupakan langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di indonesia. 
dengan semakin banyaknya mpp yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan masyarakat akan semakin merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses berbagai layanan publik. 
ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sekaligus menjadi langkah maju dalam reformasi birokrasi di indonesia.
berikut 17 mal pelayanan publik yang diresmikan:
1. kabupaten labuhan batu utara: 31 instansi dan 160 layanan
2. kabupaten dharmasraya: 16 instansi dan 157 layanan
3. kabupaten tanah datar: 14 instansi dan 103 layanan
4. kabupaten kampar: 17 instansi dan 264 layanan
5. kabupaten muaro jambi: 18 instansi dan 99 layanan
6. kabupaten rejang lebong: 25 instansi dan 95 layanan
7. kabupaten bogor: 28 instansi dan 86 layanan
8. kota depok: 9 instansi 36 layanan
9. kabupaten indramayu: 31 instansi dan 160 layanan
10. kabupaten jombang: 12 instansi dan 52 layanan
11. kabupaten mojokerto: 29 instansi dan 155 layanan
12. kabupaten bima: 13 instansi dan 76 layanan
13. kabupaten timor tengah selatan: 19 instansi dan 140 layanan
14. kabupaten gunung mas: 22 instansi dan 123 layanan
15. kabupaten buton: 11 instansi 76 layanan
16. kabupaten kolaka: 13 instansi dan 99 layanan
17. kabupaten luwu: 17 instansi dan 102 layanan.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 2 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan