Atasi Illegal Drilling dan Illegal Refinery di Muba, Pemprov Sumsel-Polda Sumsel Bentuk Satgas Penegakan Hukum

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Kamis , 25 Jul 2024 - 07:09

Pj Gubernur Sumsel memimpin rapat pembentukan satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery di Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu 24 Juli 2024, kemarin.--

PALEMBANG, KORANHARIANBANYUASIN.ID - Pemprov Sumsel dan Polda Sumsel bersepakat membentuk satgas penanggulangan illegall drilling dan illegal refinery yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Kesepakatan membentuk satgas itu usai Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi bersama Kapolda Sumsel A. Rachmad Wibowo menggelar rakor pencegahan, penanganan dan penegakan hukum terhadap illegal migas di Muba, Rabu 24 Juli 2024, kemarin.

Pada rapat tersebut Pj Gubernur Sumsel menegaskan bahwasanya illegal drilling dan iIllegal refinery di Kabupaten Muba harus ditangani dengan serius.

Mengingat kegiatan illegal ini sudah berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan banyak merugikan masyarakat.

Satgas yang dibentuk ini akan melibatkan 50 unit satuan kerja (Satker) yang beranggotakan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, SKK Migas, Pertamina, Pengadilan, Kejaksaan dan pihak terkait lainnya.

"Dalam rapat tadi kita telah menyepakati untuk membentuk satgas yang bertugas untuk menangani kegiatan illegal drilling maupun refinery yang sudah sangat meresahkan banyak masyarakat," ungkap Elen.

"Ini sangat perlu dilakukan karena atas tindakan ini sudah ada yang memakan korban jiwa dan dampak pencemaran yang sangat berat sehingga mengganggu ekonomi masyarakat," kata Elen.

Dia menambahkan dalam pencegahan illegal drilling dan refinery ini bersifat komprehensif, sehingga membutuhkan banyak pihak dan anggota yang terlibat untuk menuntaskannya.

"Karena sifatnya sangat komprehensif maka kita melibatkan banyak pihak dan instansi jadi bukan hanya sekedar aspek penegakan hukum tapi paling penting kita tangani aspek penanganan sosial dan fokus terhadap dampaknya," ujarnya.

atasi illegal drilling dan illegal refinery di muba, pemprov sumsel-polda sumsel bentuk satgas penegakan hukum                            palembang, koranharianbanyuasin.id - pemprov sumsel dan polda sumsel bersepakat membentuk satgas penanggulangan illegall drilling dan illegal refinery yang terjadi di kabupaten musi banyuasin (muba).
kesepakatan membentuk satgas itu usai pj gubernur sumsel elen setiadi bersama kapolda sumsel a. rachmad wibowo menggelar rakor pencegahan, penanganan dan penegakan hukum terhadap illegal migas di muba, rabu 24 juli 2024, kemarin.
pada rapat tersebut  pj gubernur sumsel menegaskan bahwasanya illegal drilling dan iillegal refinery di kabupaten muba harus ditangani dengan serius. 
baca juga:hadiri pengukuhan dpd ak3l, pj sekda sumsel: kawal pelaksanaan program k3
baca juga:pj gubernur elen setiadi dukung event festival viral food 2024
mengingat kegiatan illegal ini sudah berdampak negatif  terhadap kelestarian lingkungan dan banyak  merugikan masyarakat.
satgas yang dibentuk ini akan melibatkan 50 unit satuan kerja (satker) yang beranggotakan unsur pemerintah daerah, tni, polri, skk migas, pertamina, pengadilan, kejaksaan  dan pihak terkait lainnya.
"dalam rapat tadi kita telah menyepakati untuk membentuk satgas yang bertugas untuk menangani kegiatan illegal drilling maupun refinery yang sudah sangat meresahkan banyak masyarakat," ungkap elen.
baca juga:dinilai penuh inspiratif, ari askolani didapuk menjadi warga kehormatan psht
baca juga:sambut pj bupati baru bayar nazar dengan sembelih sapi, gp-mbm: rasa syukur menjaga daerah
"ini sangat perlu dilakukan karena atas tindakan ini sudah ada yang memakan korban jiwa dan dampak pencemaran yang sangat berat sehingga mengganggu ekonomi masyarakat," kata elen.
dia menambahkan dalam pencegahan illegal drilling dan refinery ini bersifat komprehensif, sehingga membutuhkan banyak pihak dan anggota yang terlibat untuk menuntaskannya.
"karena sifatnya sangat komprehensif maka kita melibatkan banyak pihak dan instansi jadi bukan hanya sekedar aspek penegakan hukum tapi paling penting kita tangani aspek penanganan sosial dan fokus terhadap dampaknya," ujarnya.
baca juga:tingkatkan pelayanan publik, pemprov sumsel optimalisasi span lapor
baca juga:progres pembangunan tol kapalbetung, pj gubernur sumsel: kita optimis tahun ini rampung
dengan adanya satgas  tersebut, elen mengharapkan masyarakat yang melakukan illegal drilling dan refinery akan berkurang  sejalan dengan diterbitkannya sk satgas dalam waktu dekat.
"teknisnya akan kita selesaikan beberapa hari dan akan langsung bekerja sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban atas perbuatan ilegal ini," tegasnya.
terkait penanganan hukum, elen mengatakan akan dilakukan secara humanis dan dilakukan secara komprehensif.
"update selanjutnya kita akan sampaikan lagi, kita libatkan banyak pihak di dalam satgas ini bahkan sampai ke pusat dalam hal ini kementerian esdm, dan kejaksaan yang fungsinya akan melakukan tindakan-tindakan hukum tentunya secara humanis," tandasnya.
sementara, kapolda sumsel, a rachmad wibowo mengatakan dalam satgas terdapat 4 dan subsatgas diantaranya dansub satgas preemtif, dan subsatgas preventif, dan sub satgas gakkum, dan subsatgas rehabilitasi.
"dalam waktu beberapa hari pak gubernur akan menandatangani sk pembentukan satgas dan ada 4 dan subsatgas di dalamnya," kata kapolda.
kapolda juga mengatakan pihaknya juga akan mengamankan barang yang dianggap berbahaya untuk melakukan illegal drilling hal ini akan dilakukan bersama instansi-instansi terkait.
selanjutnya, kapolda menyebut untuk penegakan hukum nantinya akan ditindaklanjuti oleh dansub satgas gakkum secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"penegakan hukum juga kita lakukan, kita akan melakukan penangkapan dan pembongkaran lahan, setiap tahun ini kita lakukan secara terus menerus," jelasnya.
"namun data lahan ilegal yang datang juga semakin banyak jadi targetnya tahun 2024 ini kita juga harus lebih banyak menangkap para pelaku-pelaku illegal drilling ini," tegasnya.
setelah satgas terbentuk dan bekerja, nantinya akan ada sosialisasi terkait pemberhentian tindakan illegal drilling. 
mengingat ada banyak sekali masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan tindakan ini maka nanti juga dari pihak satgas akan memberikan pencerahan terkait pekerjaan yang lebih baik.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 26 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan