Setwan Akui APBD P Gagal Dibahas Akibat Tak Ada AKD

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten OKU, Iwan Setiawan mengakui kalau APBD Perubahan gagal dibahas gara-gara belum adanya Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dan masalah ini muncul akibat belum adanya unsur pimpinan defenitif di DPRD OKU.

Pengakuan itu sendiri disampaikan Iwan saat puluhan wartawan di OKU mengajak dialog Pj Bupati OKU, M Iqbal Alisyahbana bersama OPD terkait di Rumkab Bupati OKU, beberapa hari lalu terkait masalah APBD P OKU yang gagal dibahas.

"APBD P 2024 gagal dibahas karena AKD belum terbentuk. Dan AKD sendiri terhambat dibentuk gara-gara belum adanya unsur pimpinan defenitif di DPRD OKU. Benar apa tidak pak Setwan yang saya sampaikan ini?," tegas Iqbal yang langsung diamini oleh Iwan Setiawan.

BACA JUGA:SMAN 4 OKU Bentuk Agen Perubahan Untuk Cegah Aksi Perundungan

Sementara terkait dengan dana Rp75 miliar yang diterima Pemkab OKU, Iqbal menegaskan bahwa uang itu sudah disalurkan semua sesuai peruntukannya, yakni untuk membayar hutang dan bencana alam. "Dananya ditransfer pada Mei 2024 atau saat APBD induk 2024. Dan semua uangnya sudah digunakan sesuai aturan yang ada, sehingga tidak perlu lagi untuk dibahas di dalam APBD Perubahan," kata Iqbal.

Begitu juga mengenai pemberitaan yang mengatakan kalau APBD P gagal dibahas gara-gara tidak ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif terkait anggaran yang akan diajukan.

"Bagaimana mau dibahas kalau AKD nya saja tidak ada. Sementara kalau panggar DPRD OKU yang dibentuk dewan tidak diperbolehkan untuk membahas masalah anggaran. Itu melanggar aturan. Jadi intinya masalah APBD P ini terjadi gara-gara belum adanya AKD. Dan AKD tidak bisa dibentuk sebelum ada unsur pimpinan defenitif di DPRD OKU," ujarnya.

BACA JUGA:BMKG Prakirakan Kabupaten OKU Alami Hujan Lebat

Iqbal berharap, Setwan bersama stafnya di Sekretariat DPRD OKU bisa bekerja profesional sesuai fungsinya yaitu menjadi penghubung antara eksekutif dan legislatif. "Semestinya masalah ini tidak perlu sampai naik ke atas. Setwan seharusnya bisa menjelaskan hal ini secara gamplang dengan rekan-rekan media, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran lagi. Apalagj kita sama-sama sudah berkonsultasi mengenai masalah ini dengan Kemendagri RI," tegas Iqbal.

Sekarang untuk membantu agar tagihan advertorial dan iklan milik rekan-rekan wartawan yang ada di DPRD OKU bisa dicairkan, Iqbal meminta Setwan segera mengajukan anggaran yang dimaksud. "Lampirkan aturan dan alasannya kenapa anggaran untuk media ini mesti dianggarkan. Nanti tinggal dari inspektorat yang mengevaluasinya apakah pengajuan dari Setwan itu di acc atau tidak," tandasnya.