KORANHARIANBANYUASIN.ID - BKOW Sumatera Selatan, Lidyawati Cik Ujang, menegaskan komitmen penuh TP PKK Sumsel dalam mendukung program inklusi keuangan digital bertajuk Srikandi yang digagas oleh Bank Indonesia.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara "Sinergi Wujudkan Inklusi Keuangan Digital (Srikandi)" bersama TP PKK se-Sumsel, yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Selasa 15 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Lidyawati Cik Ujang menekankan pentingnya inklusi keuangan digital sebagai salah satu cara efektif dalam menekan kesenjangan sosial dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
BACA JUGA:Wagub Sumsel Tanggapi Aspirasi Warga Terkait Sekolah dan Kesehatan
BACA JUGA:Operasi Patuh Musi 2025 Digelar di Banyuasin, Fokus pada Pengendara Langgar Aturan dan Keselamatan
Menurutnya, keberadaan TP PKK sebagai mitra pemerintah sangat strategis dalam menyukseskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga.
"PKK siap mendukung terciptanya konsumen yang cerdas dan berdaya, khususnya dalam menghadapi percepatan digitalisasi. Perempuan memiliki peran penting sebagai pengatur ekonomi rumah tangga sekaligus agen perubahan dalam masyarakat," ungkap Lidya.
Ia juga menyampaikan bahwa TP PKK akan mengintegrasikan materi perlindungan konsumen dalam berbagai kegiatan PKK di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
BACA JUGA:Sumsel Jadi Contoh Kesetaraan Gender di Indonesia
Selain itu, pihaknya akan aktif berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi lainnya dalam kampanye literasi keuangan digital.
Menurut Lidyawati, upaya peningkatan literasi keuangan sangat penting terutama bagi kalangan perempuan, pelaku UMKM, dan keluarga prasejahtera agar mereka tidak menjadi korban penyalahgunaan layanan keuangan digital.
Literasi yang kuat akan menjadi pondasi bagi masyarakat yang mandiri secara finansial.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Tegaskan Sumsel Siap Dukung Ketahanan Pangan Nasional
BACA JUGA:Rakernas Perhiptani di Sumsel, Tonggak Baru Sinergi Penyuluh dan Pemerintah