Pendidikan formal sering kali belum cukup untuk menjamin kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri.
“Di era efisiensi ini, perusahaan semakin selektif dalam rekrutmen. Karena itu, penting bagi pengantar kerja untuk mendorong peningkatan keterampilan para pencari kerja,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, indikator keberhasilan pejabat fungsional pengantar kerja bukan hanya pada jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga pada menurunnya kasus-kasus ketenagakerjaan, terutama yang melibatkan pekerja migran. “Pengantar kerja yang kompeten akan berkontribusi langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan stabilitas ketenagakerjaan di daerah,” ungkap Edward.
Sementara itu, Direktur Bina Pengantar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Soman Wisnu Darma, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa pejabat fungsional pengantar kerja merupakan posisi strategis yang wajib ada di setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
“Peran mereka menjadi penghubung vital antara tenaga kerja dan dunia usaha,” jelasnya.
Wisnu mengungkapkan, dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, sudah ada 9 kabupaten dan 3 kota yang memiliki pejabat fungsional pengantar kerja.
Ia berharap pemerintah provinsi segera melengkapi kebutuhan formasi di seluruh daerah.
“Pada 2023, Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan tenaga kerja. Ini dapat dijadikan acuan oleh daerah dalam menyusun formasi dan kebutuhan jabatan,” bebernya.
Selain itu, Kemnaker juga tengah mengembangkan aplikasi kebutuhan pengantar kerja yang memudahkan pendataan dan pemetaan tenaga pengantar kerja secara nasional.
Wisnu berharap, instansi pengguna pengantar kerja di daerah dapat melakukan sinkronisasi data melalui aplikasi tersebut.
“Kami juga meminta agar formasi jabatan pengantar kerja dipastikan tersedia lebih dulu sebelum dilakukan rekrutmen,” tambahnya.
Lebih jauh, Wisnu menyebut bahwa kegiatan coaching clinic semacam ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik secara daring maupun luring.
“Kami ingin agar seluruh daerah memiliki persepsi dan standar yang sama dalam penyusunan kebutuhan tenaga pengantar kerja,” katanya.
Kegiatan yang diikuti oleh 59 peserta ini merupakan penyelenggaraan ke-10 di tingkat nasional.
Selain menyamakan persepsi tentang analisis kebutuhan dan beban kerja, kegiatan ini juga memberikan pendampingan teknis bagi pejabat pengantar kerja agar mampu melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja secara lebih efektif dan berbasis data.
Dengan langkah ini, diharapkan penempatan tenaga kerja di Sumatera Selatan semakin tepat sasaran dan berkualitas.