MAKASSAR,KORANBANYUASIN.ID - Penjabat Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, menerima penghargaan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atas perannya yang aktif dalam memfasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi para transmigran di wilayahnya.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, dalam acara Forum Nasional Transmigrasi 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada hari ini.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat atas komitmen dan kerja keras Pj Bupati Banyuasin dalam memperjuangkan hak-hak para transmigran di daerahnya.
BACA JUGA:Keajaiban Buah Salak, Mengungkap Pesona dan Manfaatnya yang Luar Biasa
Di bawah kepemimpinannya, Pemkab Banyuasin telah berhasil menyelesaikan penerbitan SHM untuk lebih dari 1.000 transmigran.
Hal ini tentu saja memberikan dampak yang positif bagi kehidupan para transmigran, karena mereka kini memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang mereka tempati.
"Saya merasa bangga dan terhormat atas penghargaan ini," ujar Pj Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam.
BACA JUGA:Kentut, Fenomena Alami yang Banyak Manfaatnya untuk Kesehatan
"Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk seluruh jajaran Pemkab Banyuasin dan para transmigran yang telah bekerja sama dengan baik dalam proses penerbitan SHM ini."
Lebih lanjut, Pj Bupati Banyuasin menegaskan komitmennya untuk terus membantu para transmigran di wilayahnya.
Dia mengatakan bahwa Pemkab Banyuasin akan terus berupaya untuk mempermudah akses layanan publik bagi para transmigran, termasuk dalam hal pengurusan dokumen-dokumen penting seperti SHM.
BACA JUGA:Kekalahan dari Tunggal China, Anthony Ginting: Tidak Bisa Keluar dari Tekanan
"Kami ingin memastikan bahwa semua transmigran di Banyuasin dapat hidup dengan sejahtera dan memiliki masa depan yang cerah," kata Pj Bupati Banyuasin.
Penghargaan yang diterima Pj Bupati Banyuasin ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk lebih memperhatikan hak-hak para transmigran.
Dengan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, para transmigran akan merasa lebih tenang dan termotivasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik di daerah transmigrasi. ***