“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, kita tahu di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen. Inflasi tetap terjaga," bebernya.
"Ini karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Dan juga pelaksanaan Pemilu yang juga berjalan dengan baik, ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini,” tambahnya.
Jokowi berharap, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit, karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang.
“Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan, prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan,” tambahnya.
Dia juga berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan.
“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” tandasnya.
Sementara Kepala BPK RI Isma Yatun mengatakan, pertanggungjawaban APBN 2023 tercatat memperoleh opini WTP yang merupakan buah dari sinergitas antar pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Kami haturkan terima kasih kepada Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Sementara itu Pj Gubernur Elen Setiadi usai menghadiri acara tersebut menyebut tekad Pemprov Sumsel akan terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Yang menjadi poin penting adalah pelayanan dengan birokrasi itu tidak boleh lagi dihambat, karena inikan berkaitan juga dengan apa yang dilakukan dengan reformasi terhadap birokrasi. Jadi pelayanan jangan diganti dengan sesuatu yang menghambat lagi,” ucap Elen.***