PKH Program Nasional Tidak Bisa Dicabut
KORANHARIANBANYUASIN.ID - Pasangan Calon Bupati Dr H Ahmad Rizali MA dan Wakil Bupati, Dr Hj Shinta Paramita Sari SH MH (Al-Shinta), kembali melakukan kampanye tatap muka di dua lokasi berbeda.
Calon Bupati Dr H Ahmad Rizali MA melakukan kampanye dialogis dengan warga di Dusun Tanjung, Margomulyo Rt 3 dan Rt 14, Kecamatan Lawang Kidul, 7 Oktober
Sedangkan Wakil Bupati, Dr Hj Shinta Paramita Sari SH MH kampanye di Desa Teluk Jaya, Menanti, Pelempang dan Suban Baru, Kecamatan Kelekar.
BACA JUGA:Bhabinkamtibmas Koordinasi
Pasangan calon dengan jargon MUARA ENIM SMART dengan nomor urut 1 ini, melakukan kampanye dialogis dan menyampaikan program unggulan Muara Enim Smart.
Kedatangan Cabup Dr H Ahmad Rizali MA dan Cawabup Dr Hj Shinta Paramita Sari SH MH disambut ratusan warga desa tak ubahnya seperti menyambut kedatangan seorang bupati dan wakil bupati. Warga yang mayoritas berasal dari kaum perempuan ini, rela berdesak desakan untuk bisa bersalaman dengan paslon pro rakyat ini.
Begitu antusiasnya para ibu ibu rumah tangga ini menyambut kadatangan Ahmad Rizali karena mantan Pj Bupati Muara Enim.
"Pak rizali merupakan pemimpin dengan program inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi ibu Shinta memang sudah lama kami kenal sosok yang bersahaja dan memiliki sosial tinggi," tegas seorang ibu yang mendukung Al-Shinta.
Selaku kaum wanitanya tentunya kami memberikan dukungan penuh untuk memenangkannnya pada Pilkada ini dengan ramai ramai mencoblos nomor 1.
Lanjutnya, menyampaikan ke khawatiran warga. Dimana ada warga ditakuti oleh tim pemenangan paslon lain jika tidak mendukung dan memilih maka Program Keluarga Harapan (PKH) akan dicabut. "Mohon penjelasannya agar masyarakat paham," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Cawabup Dr Hj Shinta Paramita Sari SH MH, menjelaskan bahwa PKH itu program nasional (Pemerintah Pusat)
untuk masyarakat tidak mampu. Jadi tidak ada kaitannya dengan pilkada. Siapapun yang dipilih oleh masyarakat tidak akan menghilangkan haknya atas PKH sepanjang sudah terdaftar.
"Jadi kalu ada yang mengklaim, jika tidak memilih paslon tertentu maka PKH akan dicabut itu tidak benar. Jangan takut di
intervensi PKH akan dicabut. Program Keluarga Harapan (PKH) program pemerintah pusat dan bukan wewenang kabupaten," terang mantan Ketua TP PKK periode 2008-2028 saat memberikan edukasi kepada masyarakat didampingi Jurkam sekaligus tim advokasi Dr Firmansyah SH MH, Rahmansyah SH MH Jurkam Jimi Cristian SH MH.