KORANHARIANBANYUASIN.ID - Puluhan massa yang tergabung dalam Peran Serta Masyarakat kembali mendatangi gedung DPRD OKU, Kamis 31 Oktober 2024. Tujuan mereka untuk mempertanyakan sejauh mana kinerja Sekwan DPRD OKU beserta jajarannya dalam mengurus proses penetapan unsur pimpinan defenitif di DPRD OKU.
"Sudah hampir tiga bulan OKU belum memiliki unsur pimpinan defenitif. Kondisi ini tentu saja membuat Alat Kelengkapan Dewan belum bisa dibentuk. Hasilnya, pembahasan APBD Perubahan tidak bisa dilakukan," ungkap Emawan Susanto didampingi Heri Jaya Putra.
Jika terus didiamkan, Ermawan khawatir masalah ini akan terus berlanjut dan bakal berdampak terhadap pembahasan APBD induk 2025. "Bisa gawat kalau APBD induk tahun 2025 tidak dibahas seperti APBD Perubahan. Banyak yang jadi korban kalau sampai hal ini terjadi," sesalnya.
BACA JUGA:Elen Setiadi Ikuti Rakor Virtual, Bahas Isu PHK dan Stabilitas Tenaga Kerja di Sumsel
Bagi wartawan sendiri lanjut Ermawan, masalah ini telah merugikan mereka, sebab membuat tagihan advertorial milik rekan-rekan media di Bagian Persidangan DPRD OKU bakal tidak dibayar. "Karena itu kami ngotot minta ke Sekwan agar masalah ini segera diluruskan agar tidak merugikan banyak pihak," tegasnya.
Sementara Heri Jaya Putra mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa lagi di kantor Pemkab OKU untuk mendesak Pj Bupati OKU, Iqbal Alisyahbana segera mencopot Sekwan DPRD OKU, Iwan Setiawan sebab dinilai tidak becus mengurus masalah ini. "Iwan ini seharusnya bisa menjadi penghubung antara eksekutif dengan legislatif," katanya.
Menurut Heri, masih banyak orang lain yang mau menduduki posisi Iwan, serta memiliki keterampilan diatas Iwan. "Di OKU ini banyak orang pintar, jadi kita nanti akan desak Pj Bupati OKU untuk mengganti Iwan Setiawan," tandasnya.
BACA JUGA:Dua Pegawai Bank Mekar Jadi Korban Perampokan di Banyuasin, Begini Kondisinya!
Menanggapi hal itu, Kasubag Program DPRD OKU, Riswan Dinata mengatakan, pihaknya pasca di demo oleh massa dari Peran Serta Masyarakat telah melayangkan surat ke seluruh fraksi di DPRD OKU agar segera mengagendakan sidang paripurna penetapan unsur pimpinan defenitif.
Sidang paripurna ini sendiri kata Riswan, sesuai aturan bisa dilakukan, karena saat ini dua fraksi yang menduduki unsur pimpinan DPRD OKU, yakni Nasdem dan Gerindra telah memasukan nama untuk dilantik.
Hanya saja saat Setwan DPRD OKU meminta persetujuan lagi untuk mengadakan paripurna, ternyata H Rudi yang mendapat amanah dari DPD Partai Nasdem Sumsel untuk menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD OKU dan SK penunjukannya telah ditembuskan ke Sekretariat DPRD OKU tidak bersedia menandatangani kesepakatan untuk mengadakan paripurna itu.
BACA JUGA:Pilihan Makanan Sebagai Pencegah Kepikunan, Ada Kunyit Hingga Coklat Hitam
"Akibatnya paripurnanya tidak bisa dilakukan. Sebagai solusi Sekwan bersama beberapa stafnya dan beberapa anggota fraksi lainnya hari ini berangkat ke Jakarta untuk konsultasi dengan Mendagri guna mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut," ungkap Riswan.
Khusus untuk anggaran media lanjut Riswan lagi, bakal diselesaikan paling lambat setelah Pilkada OKU selesai, karena saat ini pengajuan anggarannya masih dalam tahap verifikasi di Inspektorat OKU. "Karena itu kami mohon agar rekan-rekan media bersabar," tandasnya.