KORANHARIANBANYUASIN.ID - Pangkalan Balai menyimpan sejarah panjang sebagai kawasan pelabuhan yang aktif. Salah satu pelabuhan bersejarah adalah Bom Berlian, tempat kapal layar Bugis berlabuh membawa kelapa, serta kapal motor dari Bangka dan Sungsang mengangkut ikan dan udang untuk dijual di Pangkalan Balai dan Palembang.
Kehidupan sungai yang dahulu dinamis dengan lalu lintas kapal kini tinggal kenangan, tergantikan oleh permasalahan lingkungan yang kian mendesak untuk diatasi.
Normalisasi sungai sangat mendesak dilakukan, terutama di kawasan Pangkalan Balai yang merupakan ikon sekaligus ibu kota Kabupaten Banyuasin.
BACA JUGA:Selamat Natal 2024, Menag: Tebar Cinta Kasih, Kuatkan Bangunan Kemanusiaan
Meskipun bukan kawasan pesisir, Pangkalan Balai kerap dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi. Genangan air melumpuhkan jembatan, jalan, bahkan rumah warga, sehingga aktivitas sehari-hari terganggu.
Anak-anak sungai yang dulunya berfungsi sebagai saluran air kini banyak yang dangkal, tersumbat, bahkan mati. Kondisi ini menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar, sehingga meluap dan menimbulkan banjir yang semakin meluas. Kawasan-kawasan seperti Kedondong Raye juga menghadapi kondisi serupa.
Pelabuhan Bom Berlian dulu menjadi titik penting perhubungan sungai. Pada hari pasar, pelabuhan ini ramai dengan motor sungai yang membawa hasil bumi untuk dijual. Selain Bom Berlian, ada pelabuhan lain seperti Napal, Suak, dan Pengalan Langgar Dusun Baru, yang kini semuanya mengalami penurunan fungsi karena sedimentasi dan kurangnya perhatian.
BACA JUGA:Kwarran Makarti Jaya Musyawarah Gugus dan Sosialisasi Akreditasi
Upaya normalisasi tidak hanya akan mengatasi banjir, tetapi juga mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur transportasi dan ekonomi. Sungai-sungai kecil di Pangkalan Balai, seperti sungai menuju Talang Manggus dan Karang Petai, perlu diprioritaskan agar aliran air kembali lancar.
BACA JUGA:Sabar/Reza Tak Dipanggil ke Pelatnas, Taufik Hidayat: Target Kita Olimpiade
Normalisasi sungai membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan status Pangkalan Balai sebagai ibu kota kabupaten, normalisasi sungai seharusnya menjadi prioritas utama. Pendanaan tidak cukup hanya mengandalkan APBD Kabupaten Banyuasin; perlu ada alokasi dari APBN yang diperjuangkan oleh anggota DPR RI.
Langkah ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga komitmen moral untuk melindungi warga dari dampak buruk banjir. Menghidupkan kembali fungsi sungai berarti menghidupkan kembali Pangkalan Balai sebagai pusat aktivitas ekonomi dan budaya.
BACA JUGA:Ditawari Viktor Axelsen ke Dubai, Christian Adinata Pilih Fokus Pemulihan Dulu
Saatnya kita bergerak bersama, menjadikan normalisasi sungai sebagai prioritas untuk keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat Pangkalan Balai.