Pemprov Smsel Gelar Rakor: Satukan Visi dan Misi Bersama OPD dan Instansi Vertikal

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Rabu , 16 Apr 2025 - 07:02

--Foto humaspemprovsumsel

pemprov smsel gelar rakor: satukan visi dan misi bersama opd dan instansi vertikal                            koranharianbanyuasin.id - pemprov sumsel menggelar rakor bersama jajaran opd dan instansi vertikal lainnya, senin 14 april 2025.
rakor tersebut dipimpin langsung gubernur sumsel, herman deru didampingi wagub sumsel cik ujang.
dalam rakor tersebut gubernur herman deru  mengungkapkan 55 hari sudah sejak dirinya bersama wagub cik ujang dilantik pada 20 februari 2025 lalu.
baca juga:gubernur sumsel ungkap, bupati toha dan wabup rohman hebat 56 hari kerja sudah switch on pt mep ke pln 
baca juga:aipda anjodhi ibrahim dukung warga yang telah mengembangkan lahan pertanian
dan seharusnya rakor digelar dengan melibatkan instansi vertikal adalah mitra pemprov sumsel. 
"hari ini kita berkumpul untuk menyamakan frekuensi. dalam kapasitas kita sebagai anatomi (susunan tubuh) dalam menjalankan pemerintahan di sumsel. menyatukan visi misi kita, yakni gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,”  kata herman deru.
dijelaskannya secara struktural pemerintah republik indonesia paling atas adalah presiden, kemudian diikuti mendagri sebagai koordinator pemerintahan daerah.
baca juga:prabowo terbitkan inpres koperasi merah putih, banyuasin siap bangun 288 koperasi desa
baca juga:bupati musi banyuasin instruksikan asn untuk segera aktivasi multi-factor authentication (mfa)
kemudian di bawahnya lagi ada kementerian/lembaga, dan selanjutnya gubernur yang mempunyai 2 peran pokok yakni sebagai kepala daerah otonomdan sebagai wakil pemerintah pusat yang  bertugas mengkoordinasikan, membina dan mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.
“jika dilihat dari struktur tersebut, apapun yang menjadi persoalan teritorial dalam wilayah sumsel menjadi tanggung jawab gubernur,” tambahnya.
dikatakan, sejak reformasi 1998 lalu nomenklatur kementerian selalu berganti-ganti setiap 5 tahun, sehingga mengakibatkan mitra kerjanya pun berganti.
menurut herman deru,  ini bukan sebuah masalah, hanya saja harus ada jembatan informasi yang jelas tentang kemitraannya. 
baca juga:kajati resmikan gedung aula pelayanan hukum dan sarana olahraga kejari okut
baca juga:255 calon haji oku jalani manasik haji
herman deru juga menjelaskan, dia  sepakat dengan  yang disampaikan presiden prabowo subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
"saya minta agar perkantoran baik opd maupun instansi vertikal untuk tidak meninggalkan simbol-simbol budaya sumsel, karena ini sudah ada perdanya. seperti tanjak dan seragam yang menonjolkan motif kain khas sumsel,” tegasnya.
selain itu, guna menyatukan visi dan menyamakan frekuensi, dia menginginkan agar ada laporan rutin dari instansi vertikal yang sifatnya bukan internal (rahasia), dan ditembuskan ke gubernur.
hal ini sebagai langkah bagi kepala daerah jika ada permasalahan yang timbul dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah. 
"tidak ada lagi ego sektoral. jangan sekedar menunggu saat diminta laporan", tukasnya.
ditambahkannya, berbicara tentang persoalan sumsel yang terdiri dari 17 kabupaten/kota, namun luas wilayahnya tidak sama apalagi potensi yang dimiliki masing-masing daerah juga berbeda, pun permasalahan yang dihadapi juga berbeda.
"ada persoalan non kewenangan, seperti ilegal drilling contohnya, yang fgd-nya sudah ratusan kali diadakan. dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aksi ini yang sangat berbahaya, ekosistem menjadi rusak, yang jika dibiarkan akan berdampak pada pencanangan sumsel sebagai penyangga pangan nasional bisa terancam jika terjadi kerusakan lingkungan. harus ada koordinasi dengan satker yang sebidang,” ucapnya.
adapun terkait efisiensi, herman deru menyebut, dirinya  salah satu gubernur yang tidak menjadikan efisiensi sebagai hambatan dalam melaksanakan pembangunan.
“jika ada benturan terkait keuangan, dia meminta bpkp dapat menjembatani hal tersebut,” imbuhnya.
terkait pengelolaan aset menurut herman deru, ada diantaranya yang diserahkan kepada kementerian, ada juga yang dikelola masyarakat.
namun yang lebih penting lanjut dia, adalah landasan yuridisnya yang harus diperjelas. 
“kemudian ada juga kementerian yang tidak memiliki kanwil di sumsel. meski demikian hal ini jangan menjadi penghambat,” ujarnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN BANYUASIN 19 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan