Koordinasi dan Sinkronisasi PUG di Banyuasin: Dorong Kesetaraan Gender dalam Setiap Kebijakan Pembangunan

KORANHARIANBANYUASIN.ID  – Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan inklusif terus dilaksanakan melalui berbagai strategi, salah satunya dengan mengintegrasikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam kebijakan dan program pembangunan. Bertempat di ruang rapat Dinas P2PAP2KB Banyuasin, Selasa (17/6), digelar kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh fungsional perencana dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Banyuasin, yang menjadi ujung tombak dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Hadir sebagai narasumber utama, Dekan Fakultas Adab UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Rr. Rina Antarasari, SH., M.Hum., yang memaparkan secara mendalam konsep PUG serta urgensinya dalam pembangunan daerah yang adil dan setara.

Kepala Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin, Dra. Hj. Yosi Zartini, MM, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menyebut, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat pemahaman serta komitmen semua pihak dalam mengimplementasikan PUG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

BACA JUGA:H. Diana Kusmila Terpilih Aklamasi Pimpin KONI Banyuasin Periode 2025-2029

“Saya merasa senang dapat berkumpul bersama-sama dengan Bapak/Ibu sekalian dalam kegiatan yang sangat penting ini. Seperti yang kita ketahui bersama, PUG merupakan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa perspektif gender diterapkan dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan,” ungkap Yosi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa PUG tidak hanya menyasar pemberdayaan perempuan semata, melainkan juga menekankan pada kesetaraan hak dan akses antara perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan.

“Dalam pelaksanaan PUG, peran serta semua pihak-baik pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, maupun sektor swasta-sangatlah penting. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat,” tambahnya.

BACA JUGA:Forum Konsultasi Publik RSUD Banyuasin 2025: Serap Aspirasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Sementara itu, dalam paparannya, Prof. Dr. Rr. Rina Antarasari menekankan bahwa gender bukan sekadar persoalan perempuan, melainkan menyangkut struktur sosial yang dapat menghambat kesetaraan dan keadilan. Ia mendorong para perencana dari OPD agar mulai memasukkan perspektif gender dalam setiap tahapan penyusunan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

“PUG bukan sekadar checklist administratif, melainkan paradigma berpikir dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru memperbesar kesenjangan gender karena tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik berdasarkan jenis kelamin,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, para peserta aktif mengajukan pertanyaan serta berbagi praktik baik implementasi PUG di masing-masing OPD. Terlihat antusiasme tinggi dari para peserta untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu gender.

BACA JUGA:Bupati Banyuasin Buka Musrenbang RPJMD dan RKPD

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat jejaring antar-OPD dalam mendukung pelaksanaan PUG secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun program-program pembangunan yang responsif gender, serta memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan di Banyuasin.

Menutup sambutannya, Yosi Zartini menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap, hasil dari pertemuan ini dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata di setiap lini pemerintahan.