Gubernur Sumsel Tunjukkan Kepemimpinan Visioner Lindungi Anak dan Perempuan

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru, Sumatera Selatan menegaskan posisinya sebagai provinsi pelopor dalam perlindungan anak dan perempuan.

Melalui kerja sama strategis dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Sumsel mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan sosial yang kompleks: perkawinan anak dan dampak perceraian.

Bertempat di Griya Agung Palembang, Selasa (22/7/2025,  Gubernur Herman Deru memimpin penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Sumsel dan Pengadilan Tinggi Agama, serta seluruh kepala daerah se-Sumsel.

BACA JUGA:Herman Deru Lepas Kontingen FORNAS Sumsel: Jangan Remehkan Lawan

BACA JUGA:Wagub Cik Ujang: Kolaborasi dan Transparansi Jadi Kunci Sukses Pengawasan Pemerintah Daerah

"Anak-anak adalah estafet masa depan bangsa. Kita tidak ingin mereka tumbuh dalam ketakutan dan kekurangan hanya karena orang tuanya bercerai," ujar Herman Deru dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa negara tidak boleh abai terhadap hak-hak anak dan perempuan setelah perceraian terjadi.

Keterlantaran ekonomi, gangguan psikologis, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi isu yang harus diselesaikan secara sistemik.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Gelar Pelatihan Kepemimpinan Angkatan III dan IV

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Dorong Koperasi Desa Jadi Motor Ekonomi Rakyat

Gubernur juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan daerah, dari tingkat provinsi hingga desa, untuk terlibat aktif dalam mencegah perkawinan anak dan menjamin hak hukum perempuan pasca perceraian.

Gubernur Herman Deru menutup acara dengan pesan emosional, mengajak para ibu tunggal untuk tidak ragu memperjuangkan haknya melalui dinas-dinas terkait. 

"Bicara, jangan diam. Kami siap bantu sampai ke pengadilan," tandasnya.

BACA JUGA:Harlah JATMAN OKU Timur, HD: Momentum Spiritual dan Aspirasi Masyarakat