Gubernur Herman Deru Tegaskan Komitmen Sumsel Cegah Pelanggaran HAM Berat

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Gubernur Sumsel, Herman Deru menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah dan menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Rabu (1/10/2025).

Pertemuan berlangsung di Ruang Tamu Gubernur Sumsel dan membahas identifikasi, pencarian data, serta pengumpulan fakta peristiwa pelanggaran HAM berat di wilayah Sumsel.

BACA JUGA:Herman Deru Bakal Canangkan Mulok Ketahanan Pangan, Bentuk Generasi Produktif dan Mandiri

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dukung Penuh Pembentukan UPT Jaminan Produk Halal di Sumsel

Gubernur menilai peran lembaga baru yang dibentuk Kemenkumham ini sangat strategis dan memiliki misi mulia.

Menurut Herman Deru, tugas lembaga tersebut bukan sekadar menyelesaikan catatan masa lalu, melainkan juga merancang langkah pencegahan agar hal serupa tidak terulang di masa depan.

Ia menekankan pentingnya istilah peta jalan yang dipaparkan tim Staf Khusus Kemenkumham dalam audiensi tersebut.

BACA JUGA:Kolaborasi Pemerintah dan BUMN, Flyover Muara Enim Didorong Jadi Solusi Perlintasan Sebidang

BACA JUGA:Perkuat Ukhuwah, Gubernur Herman Deru Ajak Masyarakat Jaga Kehangatan Silaturahmi Lewat Zikir Akbar

“Lembaga ini sangat mulia. Saya tertarik dengan istilah peta jalan yang disampaikan tadi. Jadi tugas kita ke depan bukan hanya menyelesaikan masalah lalu, tetapi juga melakukan pencegahan agar hal serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herman Deru menguraikan kondisi sosial budaya Sumsel yang dikenal sebagai daerah dengan label Zero Konflik.

Hal ini didukung keberagaman masyarakat yang hidup rukun meski terdiri dari 9 suku asli dengan 17 bahasa daerah berbeda.

BACA JUGA:Misi Dagang Jatim–Sumsel Tembus Rp1 Triliun