DPRD Banyuasin Sahkan Rancangan APBD Perubahan 2025

HARIANBANYUASIN.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin menggelar Rapat Paripurna Ke V Masa Persidangan III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin. Rapat yang digelar pada hari ini mengusung agenda strategis, yakni Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD dan Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Abdul Rais, S.M., didampingi Wakil Ketua I, Arpani, S.M., dan Wakil Ketua II, Irian Setiawan, S.H., M.Si. Hadir pula Bupati Banyuasin, H. Askolani, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, perwakilan organisasi, serta insan pers.

Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap berbagai program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Pembahasan meliputi evaluasi capaian kinerja, pergeseran anggaran, prioritas pembangunan, serta rekomendasi teknis yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran.

Setelah mendengarkan laporan dari komisi-komisi, masukan dari seluruh fraksi, serta mempertimbangkan berbagai pandangan yang berkembang, rapat paripurna akhirnya menyetujui Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Keputusan tersebut kemudian ditandatangani bersama oleh DPRD dan Bupati Banyuasin sebagai bentuk persetujuan bersama.

Dengan disahkannya APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan roda pembangunan di Kabupaten Banyuasin dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan visi besar Banyuasin Bangkit, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang tengah diwujudkan oleh pemerintah daerah.

Kehadiran berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rapat paripurna ini juga menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Banyuasin terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan daerah.