Evaluasi Program 3 Juta Rumah
Zoom Meeting Rapat Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (20/7/2026).--
KORANHARIANBANYUASIN – Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam Zoom Meeting Rapat Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (20/7/2026).
Mewakili Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Banyuasin Ir. Alpian Soleh, M.M., didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), mengikuti rapat secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Bupati Banyuasin.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia. Agenda utama yang dibahas meliputi perkembangan inflasi nasional, kondisi harga sejumlah komoditas pangan strategis, evaluasi langkah pengendalian inflasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pengendalian inflasi masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Stabilitas harga kebutuhan pokok dinilai memiliki pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kesejahteraan warga di seluruh daerah.
Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, baik pemerintah pusat, Badan Pangan Nasional, Bulog, maupun pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap aman serta distribusi berjalan lancar.
Dalam rapat tersebut dipaparkan perkembangan harga berbagai komoditas pangan yang menjadi perhatian pemerintah. Beberapa di antaranya adalah cabai, telur ayam ras, minyak goreng rakyat MINYAKITA, serta bawang putih. Komoditas-komoditas tersebut dinilai memiliki pengaruh besar terhadap laju inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Pemerintah pusat juga menyampaikan hasil pemantauan harga di berbagai wilayah Indonesia. Daerah diminta terus melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan harga di pasar tradisional maupun pusat distribusi agar potensi kenaikan harga dapat diantisipasi sejak dini.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan berbagai langkah pengendalian inflasi, mulai dari pelaksanaan operasi pasar murah, penguatan kerja sama antardaerah dalam distribusi pangan, peningkatan produksi komoditas strategis, hingga pelaksanaan Gerakan Pangan Murah apabila diperlukan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Banyuasin, Alpian Soleh, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang dapat memengaruhi harga pangan di masyarakat.
"Kami terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Banyuasin serta berkoordinasi dengan instansi terkait agar pasokan tetap aman dan harga dapat dikendalikan," ujarnya usai mengikuti rapat.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat koordinasi tersebut juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yang merupakan salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Dalam pembahasannya, pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan program tersebut. Bentuk dukungan yang diharapkan antara lain percepatan penyediaan lahan, kemudahan proses perizinan, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Pemerintah daerah juga diharapkan mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pengembang, kementerian terkait, serta lembaga pendukung lainnya agar pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.