Capai Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif, Pemprov Sumsel Diganjar Penghargaan LKPP RI

JAKARTA - Pemprov Sumsel menerima penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP). 

LKPP memberikan penghargaan atas pencapaian Pemprov Sumsel dalam memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (Pro aktif). 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI yang sekaligus menjabat sebagai Plh Deputi Bidang PPSDM LKPP RI kepada 30 UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah saat kegiatan Pembentukan Mentor Kematangan UKPBJ, Senin 4 Maret 2024, lalu, di Jakarta. 

BACA JUGA:Pembangunan Tol Betung-Bayung Lencir Tersendat? Pj Bupati Muba Sampaikan Alasan Ini

BACA JUGA:Pj. Bupati Banyuasin Laporkan Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni melalui Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel Muzakkir mengatakan penghargaan dari LKPP RI merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif Pemprov Sumsel dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa. 

“Adanya penghargaan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mewujudkan misi pembanganan nasional, guna menciptakan regulasi dan tata kelola yang terintegrasi serta adaptif,” ucap Muzakkir dalam keterangannya, Selasa 19 Maret 2024.

Muzzakir menyebut UKPBJ Provinsi Sumsel telah memenuhi kematangan UKPBJ level 3 Proaktif yang meliputi sembilan variabel.

BACA JUGA:Sekda Banyuasin Safari Ramadhan di Kecamatan Betung

BACA JUGA:8 Ton Beras Ludes Terjual dalam Pasar Murah di Banyuasin

Antara lain variabel pengorganisasian, variabel tugas dan fungsi kelembagaan, variabel perencanaan sdm, variabel pengembangan SDM.

Variabel manajemen pengadaan, variabel manajemen penyedia, variabel manajemen kinerja, variabel manajemen resiko dan variabel sistem informasi. 

“UKPBJ level 3 Proaktif merupakan standar minimum yang wajib dimiliki oleh UKPBJ. Pada level ini, UKPBJ dituntut untuk memiliki tata kelola profesional, organisasi yang adaptif, melakukan pembelajaran yang berkelanjutan dan kolaboratif dengan stakeholder,” kata Muzakkir.

BACA JUGA:Jalan Rusak Pasca Banjir dan Truk Pasir, Warga Pagar Bulan Protes