Wartawan Rangkap LSM, Dewan Pers Terbitkan Seruan

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Kamis , 23 Nov 2023 - 11:45

Seruan Dewan Pers terkait wartawan rangkap anggota LSM.--

JAKARTA - Keresahan masyarakat terkait banyaknya wartawan yang merangkap sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), direspons tegas oleh Dewan Pers.

Betapa tidak, rangkap jabatan yang dilakukan sejumlah wartawan ini sudah dirasa sangat memberikan ketidaknyamanan di masyarakat.

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu SH MS mengatakan jika Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers banyak menerima pengaduan masyarakat.

"Masyarakat seringkali mengaku tidak nyaman, resah atas kehadiran mereka," kata Ninik dalam Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023 tentang perangkapan profesi wartawan dengan keanggotaan LSM.

Dalam seruan Dewan Pers itu, Ninik menjelaskan jika tak jarang media-media tersebut dalam pemberitaannya mengutip pernyataan wartawan/pimpinan medianya sebagai narasumber dengan atribusi pimpinan/aktivis LSM atau organisasi massa tertentu.

"Pun, dalam menjalankan kegiatan jurnalistik seringkali wartawan dengan berbagai alasan mengaku sebagai anggota LSM atau aktivis organisasi massa tertentu," katanya.

"Baru kemudian sebagai wartawan atau memuat hasi informasi yang diperolehnya di media mereka tanpa memberitahukan kepada orang yang diwawancaranya," tambahnya.

Melihat fenomena ini, pihaknya mengingatkan bahwasanya profesi wartawan diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dalam hubungan ini, Dewan Pers mengingatkan:

wartawan rangkap lsm, dewan pers terbitkan seruan                            jakarta - keresahan masyarakat terkait banyaknya wartawan yang merangkap sebagai anggota lembaga swadaya masyarakat (lsm), direspons tegas oleh dewan pers.
betapa tidak, rangkap jabatan yang dilakukan sejumlah wartawan ini sudah dirasa sangat memberikan ketidaknyamanan di masyarakat.
ketua dewan pers, dr ninik rahayu sh ms mengatakan jika dewan pers melalui komisi pengaduan dan penegakan etika pers banyak menerima pengaduan masyarakat.
baca juga:sumsel targetkan penyelenggara pemilu jadi contoh daerah lain di indonesia
baca juga:agus fatoni ajak pemkab muara enim aktif tuntaskan program prioritas
"masyarakat seringkali mengaku tidak nyaman, resah atas kehadiran mereka," kata ninik dalam seruan dewan pers nomor: 02/s-dp/xi/2023 tentang perangkapan profesi wartawan dengan keanggotaan lsm.
dalam seruan dewan pers itu, ninik menjelaskan jika tak jarang media-media tersebut dalam pemberitaannya mengutip pernyataan wartawan/pimpinan medianya sebagai narasumber dengan atribusi pimpinan/aktivis lsm atau organisasi massa tertentu.
"pun, dalam menjalankan kegiatan jurnalistik seringkali wartawan dengan berbagai alasan mengaku sebagai anggota lsm atau aktivis organisasi massa tertentu," katanya.
baca juga:ajak masyarakat jaga kondusifitas jelang pemilu
baca juga:ketua dprd banyuasin serahkan bantuan ayam kampung untuk masyarakat
"baru kemudian sebagai wartawan atau memuat hasi informasi yang diperolehnya di media mereka tanpa memberitahukan kepada orang yang diwawancaranya," tambahnya.
melihat fenomena ini, pihaknya mengingatkan bahwasanya profesi wartawan diatur dalam uu no. 40 tahun 1999 tentang pers.
dalam hubungan ini, dewan pers mengingatkan: 
baca juga:anggota forum kades banyuasin dukung pakde slamet calon bupati banyuasin
baca juga:pansel umumkan 10 besar calon anggota kpu banyuasin
1. pasal 1 butir 4 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers menyatakan “wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”
2. pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers menyatakan “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”. 
3. pasal 1 kode etik jurnalistik berbunyi “wartawan indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.
penafsiran: independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari  pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”.
4. pasal 2 kode etik jurnalistik berbunyi: “wartawan indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. cara–cara profesional antara lain menunjukan identitas diri kepada narasumber. 
mengingat serangkaian tugas yang diemban, seorang wartawan profesional  akan tersita waktunya untuk menjalankan tugas profesionalnya itu.
dengan demikian, seorang wartawan profesional akan fokus pada tugas-tugas yang diembannya. 
seseorang menjadi anggota/aktivis lsm dan anggota organisasi massa  merupakan hak asasi dan hak konstitusionalnya, termasuk wartawan.
karena itu tidak ada larangan menjadi anggota lsm atau organisasi massa tertentu. 
meskipun demikian, demi menjaga independensi dan menghindari terjadinya konflik kepentingan sebagai wartawan profesional, apabila ada peristiwa yang menyangkut kepentingan lsm yang dipimpin/diikuti wartawan tersebut wajib tidak melakukan kerja jurnalistik terkait subjek/objek lsm atau organisasi massa tersebut. 
lebih baik lagi apabila wartawan tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan/aktivitas lsm atau organisasi kemasyarakatan tertentu demi menjaga kemurnian pers profesional.(yan)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 24 NOVEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan