Hari Otonomi Daerah, Pj Gubernur Sumsel: Capaian Ekonomi di Sumsel Sangat Baik

Reporter: Yanti |

Editor: Yanti |

Jumat , 26 Apr 2024 - 08:00

Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat nasional yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur juga dihadiri Pj Gubernur Sumsel, Kamis 25 April 2024.--

SURABAYA, KORANHARIANBANYUASIN.ID - Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII tahun 2024 tingkat nasional, di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis 25 April 2024.

Dalam kesempatan itu, Fatoni menyebut jika pencapaian ekonomi di Sumsel sudah sangat baik.

Itu artinya, tujuan dari otonomi daerah sudah berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Bahkan Provinsi Sumsel menjadi penanganan tercepat terkait kemiskinan ekstrem begitu pula penurunan angka stunting tercepat secara nasional.

“Provinsi Sumsel termasuk daerah yang terbesar di Indonesia, potensinya sangat besar dan akan kita maksimalkan," katanya.

"Alhamdulillah sudah banyak sekali penghargaan dan pencapaian yang telah diraih, sejak Oktober sampai dengan saat ini sudah ratusan penghargaan yang telah diraih baik itu nasional maupun internasional,” ucap Fatoni.

Sementara, upacara peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat nasional itu dipimpin Mendagri, Muhammad Tito Karnavian.

Tito Karnavian menjelaskan jika otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

Hal tersebut diatur dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945.

hari otonomi daerah, pj gubernur sumsel: capaian ekonomi di sumsel sangat baik                            surabaya, koranharianbanyuasin.id - pj gubernur sumsel, agus fatoni menghadiri peringatan hari otonomi daerah xxviii tahun 2024 tingkat nasional, di balai kota surabaya, jawa timur, kamis 25 april 2024.
dalam kesempatan itu, fatoni menyebut jika pencapaian ekonomi di sumsel sudah sangat baik.
itu artinya, tujuan dari otonomi daerah sudah berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
baca juga:pj gubernur sumsel: dana btt bisa digunakan untuk kondisi darurat
baca juga:banyuasin berkilau: peringatan hut ke-22 kabupaten banyuasin diwarnai dzikir, tausiyah dan doa bersama
bahkan provinsi sumsel menjadi penanganan tercepat terkait kemiskinan ekstrem begitu pula penurunan angka stunting tercepat secara nasional.
“provinsi sumsel termasuk daerah yang terbesar di indonesia, potensinya sangat besar dan akan kita maksimalkan," katanya. 
"alhamdulillah sudah banyak sekali penghargaan dan pencapaian yang telah diraih, sejak oktober sampai dengan saat ini sudah ratusan penghargaan yang telah diraih baik itu nasional maupun internasional,” ucap fatoni. 
baca juga:pendaftaran bakal calon bupati banyuasin segera dibuka: kpu minta konduktivitas tetap terjaga
baca juga:agus fatoni buka rakor pemberantasan korupsi 
sementara, upacara peringatan hari otonomi daerah tingkat nasional itu dipimpin mendagri, muhammad tito karnavian.
tito karnavian menjelaskan jika otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. 
hal tersebut diatur dalam sistem negara kesatuan republik indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 uud 1945.
baca juga:banyuasin komitmen perkuat ekonomi hijau dan lingkungan sehat di hari otonomi daerah ke-28
baca juga:banyuasin siap jadi pelopor pelayanan terbaik masyarakat indonesia
“otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi," jelasnya.
pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan konkuren atau urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat, provinsi atau kabupaten/kota.
"pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel serta responsif,” jelas mendagri. 
dijelaskan mendagri jika dalam konteks ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi indonesia untuk mencapai visi 2045.
“kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan," bebernya. 
"termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata,” kata mendagri. 
lebih jauh mendagri menegaskan bahwa kemendagri terus berkomitmen memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau. 
ini dilakukan tentunya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. 
“fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran peraturan daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana,” ucap mendagri.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 27 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan