Pemprov Sumsel Komitmen Tangani Ilegal Drilling dan Refinery di Sumsel

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Minggu , 23 Jun 2024 - 11:00

Rakor penyelesaikan illegal drilling dan illegal refinery di Muba, yang dipimpin oleh Pj Gubernur Sumsel di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa 11 Juni 2024.--

PALEMBANG, KORANHARIANBANYUASIN.ID - Illegal drilling dan illegal refinery di Kabupaten Muba menjadi perhatian serius dari Pemprov Sumsel.

Banyaknya korban akibat kegiatan tersebut, membuat Pemprov Sumsel terus berupaya untuk memberantas aktivitas illegal tersebut.

Kemarin, Selasa 11 Juni 2024, digelar rakor penyelesaian permasalahan illegal drilling dan ilIlegal refinery, di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel.

Rakor tersebut melibatkan Forkopimda Provinsi, Pj Bupati Musi Banyuasin, SKK Migas dan PERTAMINA.

Oleh karena itu, dirinya mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait beraudiensi ke Kementerian ESDM dalam waktu dekat.

"Kita mencari solusi yang terbaik. Maka hasil rapat hari ini kita sepakat akan melakukan audiensi ke Kementerian ESDM dalam waktu dekat," ujar Fatoni.

Fatoni mengatakan melalui audiensi dengan Kementerian ESDM diharapkan dapat menemukan solusi terkait penyelesaian permasalahan kegiatan ilegal drilling dan refinery di Muba.

Pasalnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten atau provinsi dikarenakan erat kaitannya dengan regulasi di pemerintah pusat.

Sementara itu, terkait pelaksanaan tugas dalam penanganan permasalahan tersebut akan disesuaikan dengan fungsi masing-masing instansi.

pemprov sumsel komitmen tangani ilegal drilling dan refinery di sumsel                            palembang, koranharianbanyuasin.id - illegal drilling dan illegal refinery di kabupaten muba menjadi perhatian serius dari pemprov sumsel.
banyaknya korban akibat kegiatan tersebut, membuat pemprov sumsel terus berupaya untuk memberantas aktivitas illegal tersebut.
kemarin, selasa 11 juni 2024, digelar rakor penyelesaian permasalahan illegal drilling dan ililegal refinery, di ruang rapat bina praja pemprov sumsel.
baca juga:pilkada serentak 2024, pj bupati banyuasin ajak forkopimda netral
baca juga:perahu diguncang ombak, nenek tenggelam diseret arus sungai ogan rambutan
rakor tersebut melibatkan forkopimda provinsi, pj bupati musi banyuasin, skk migas dan pertamina.
oleh karena itu, dirinya mengajak forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan stakeholder terkait beraudiensi ke kementerian esdm dalam waktu dekat.
"kita mencari solusi yang terbaik. maka hasil rapat hari ini kita sepakat akan melakukan audiensi ke kementerian esdm dalam waktu dekat," ujar fatoni. 
baca juga:audiensi kanwil kemenkumham sumsel, sekda sumsel: bahas mipc 2024
baca juga:provinsi sumsel bakal pecahkan rekor muri, ini kegiatannya !
fatoni mengatakan melalui audiensi dengan kementerian esdm diharapkan dapat menemukan solusi terkait penyelesaian permasalahan kegiatan ilegal drilling dan refinery di muba. 
pasalnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten atau provinsi dikarenakan erat kaitannya dengan regulasi di pemerintah pusat.  
sementara itu, terkait pelaksanaan tugas dalam penanganan permasalahan tersebut akan disesuaikan dengan fungsi masing-masing instansi. 
baca juga:mutasi besar besaran di polres banyuasin, ini nama-nama pejabat yang dimutasi termasuk kasat lantas! 
baca juga:disdikbud banyuasin bangun 2 usb jenjang smp
tentunya, jika menjadi kewenangan pemerintah pusat maka akan dijalankan pemerintah pusat dan jika menjadi kewenangan pemerintah daerah maka akan dijalankan pemerintah daerah.
"di daerah ini ada pemerintah daerah dan kepolisian akan kita jalankan sesuai kewenangan masing-masing. tidak ada yang mengambil alih harus jalan sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," jelas fatoni. 
pj bupati muba sandi fahlepi berharap kedepannya akan ada regulasi maupun aturan terkait persoalan illegal drilling dan illegal refinery di muba. 
baik itu melalui revisi peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008 ataupun aturan dalam bentuk lain yang dijadikan dasar atau dapat melegalisasi penambangan sumur minyak masyarakat.
hal itu lanjut sangatlah penting untuk mewujudkan arahan presiden ri joko widodo dalam rapat terbatas jumat 12 april 2022 terkait melaksanakan pengelolaan sumur minyak yang aman keselamatan bagi masyarakat, keselamatan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah dan negara.***