Kontrak PT Freeport Hingga 2061, Siapa yang Untung?

Reporter: |

Editor: Admin |

Minggu , 03 Dec 2023 - 17:24

Hexa Hidayat, S.E--

kontrak pt freeport hingga 2061, siapa yang untung?                            oleh : hexa hidayat, s.e
pangkalan balai - bukti indonesia berada dalam cengkraman neokolonialisme salah satunya adalah ketidakberdayaan negara dalam mengelola sumber daya yang tersedia. 
ketergantungan terhadap ivestor asing semakin terlihat jelas ketika pemerintah hendak memperpanjang kontrak pt freeport.
baca juga:kebutuhan pupuk subsidi, penyuluh pertanian input e-rdkk
baca juga:mantap! siswi smpn 1 raih medali emas tingkat nasional
menteri esdm, arifin tasrif mengatakann bahwa setelah kunjungan presiden jokowi ke amerika serikat.
salah satu hal yang dibahas adalah perihal perpanjangan kontrak pertambangan freeport indonesia di papua yang akan berakhir 2041.
namun, kontrak tersebut bisa diperpanjang hingga tahun 2061 mendatang lantaran cadangan sumber daya mineral yang terhitung masih ada dan masih bisa terus dimanfaatkan. (cnbcindonesia.com, 17 november 2023).
baca juga:pemkab banyuasin buka lelang 5 jabatan ptp
baca juga:wakil ketua dprd banyuasin janji segera bangun kembali sekolah terdampak bencana
pt freeport sejak mendapat izin dari pemerintah tahun 1967, dan mereka mulai menjalankan aktivitas menambang emas dan tembaga pada bulan maret 1973.
artinya sudah lebih dari 51 tahun mereka mengeruk keuntungan dari sumber daya alam indonesia. 
ditambah lagi bila  perpanjangan sampai tahun 2061, artinya 88 tahun mereka akan berkuasa atas kekayaan sumber daya alam yang melimpah di papua. 
baca juga:200 pemuda bakal adu kebolehan pada lomba video kreatif burung migran
baca juga:kolam retensi perkantoran pemkab banyuasin perlu direnovasi
menurut presiden direktur pt freeport indonesia, tony wenas, smelter tembaga bisa menghasilkan 600 ribu ton katoda tembaga per tahunnya. emas sebesar 50 ton dan 150-200 ton perak per tahunnya. (cnbcindonesia.com, 03 maret 2023).
terbayang, berapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh pt freeport? menurut anggota komisi vii dpr ri, mukhtar tompo saat menyampaikan interupsi pada rapat paripurna dpr ri (kamis, 23/2/2023), beliau mengungkapkan bahwa,
“setiap hari rata-rata freeport meraup keuntungan dari tambang emas di papua sebesar rp 114 miliar. bila jumlah itu dikalikan 30 hari, lalu dikalikan lagi 12 bulan, maka keuntungannya bisa mencapai rp 70 triliyun per tahunnya. tapi, keuntungan yang diberikan kepada pemerintah indonesia per tahunnya ternyata hanya 8 triliyun." (dpr.go.id, 24 februari 2023). 
pertanyaanya adalah lari kemana 62 triliyunnya? apakah rakyat menikmatinya? apakah rakyat menjadi sejahtera sebab kayanya sumber daya alam yang dimilikinya?
perpanjangan kontrak pt. freeport sejatinya adalah penjajahan terhadap sumber daya alam. 
bagaimana tidak, sejak didirikannya freeport, rakyat papua sampai hari ini tidak merasakan kesejahteraan apapun.
bahkan kalau kita lihat di ragam postingan media sosial yang memperlihatkan kemiskinan rakyat papua.
mereka harus menukar hasil kebun, seperti pisang, atau sayur mayur dengan beberapa mie instan ataupun beras menunujukkan tidak sejahteranya kehidupan yang dijalani.
rakyat papua sendiri banyak yang menderita kelaparan hingga berakhir kepada kematian. 
sumber daya alam berupa emas, tembaga dan perak sejatinya adalah milik rakyat.
sehingga pengelolaannya diserahkan kepada rakyat. faktanya, sumber daya alam hari ini telah dikuasai pihak swasta, korporasi, bahkan para kapitalis asing.
freeport sebagai korporasi pastilah merugikan rakyat. sebab korporasi hanya berorientasi pada keuntungan materi semata. 
keberadaan freeport yang saat ini sebagai salah satu tambang terbesar di dunia milik amerika serikat (as) adalah wujud nyata  penjajahan as atas indonesia. 
alhasil, perpanjangan kontrak freeport merupakan hegemoni asing terhadap indonesia.
ini berarti kemandirian negara dalam mengelola sda tidak ada. padahal, pendirian freeport yang digadang untuk mengatasi inflasi yang terjadi pada tahun tersebut.
sehingga keran investasi harus dibuka agar terjadi kestabilan ekonomi. pada faktanya, ekonomi makin mengalami keterpuruikan dengan meningkatnya utang negara dari tahun per tahunnya. 
meskipun freeport banyak menimbulkan malapetaka, namun pemerintah seolah tidak berkutik terhadapnya.
terbukti, tidak ada yang berani untuk mengevaluasi malah justru yang terjadi sebaliknya, perpanjangan kontrak terhadap malapetaka. 
status kepemilikan sumber daya alam dalam islam
sumber daya alam termasuk kategori kepemilikan umum, maka pemanfaatannya harus dirasakan oleh seluruh rakyat. 
jika aktivitasnya memerlukan penambangan, maka negara harus berperan untuk mengelolanya secara langsung tanpa ada campur tangan pihak swasta. 
tentu saja hasilnya akan dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. 
namun, hal ini mustahil terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme saat ini yang aturannya bukan berasal dari allah swt. 
ekonomi kapitalisme meniscayakan terjadinya liberalisasi ekonomi, seluruh kekayaan sumber daya alam boleh dikuasai oleh siapa saja yang memiliki modal untuk mengelolanya. 
rasulullah bersabda,” kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api.” (hr ibnu dawud, ahmad ibnu majah). dalam hal ini sumber daya mineral yang dapat menghasilkan api termasuk emas, perak dan tembaga termasuk ke dalam kepemilikan umum. maka, berpindahnya kepemilikan kepada pihak swasta adalah haram. 
karenanya, pemberian izin kepada swasta untuk pengelolaan tambang apalagi perpanjangan kontrak jelas bertentangan dengan islam.
otomatis izin atau kontrak batal demi hukum dan tidak berlaku. rasulullah saw bersabda, “ setiap syarat yang tidak ada di kitabullah (menyalahi syariah) adalah batil meski 100 syarat.(hr ibnu majah, ahmad, ibnu hibban)
hal ini berarti kontrak pt freeport batal di mata hukum syariah. bila freeport sudah mengeluarkan banyak biaya terkait penambangan, biaya akan diperhitungkan dan dikembalikan setelah dihitung dengan hasil tambang yang diambil.
namun, ini bisa terjadi kalau negara menerapkan aturan islam. terjawab sudah bahwa ketika islam tidak mengatur ekonomi, maka yang terjadi kesengsaraan akibat penerapan yang tidak akan pernah berpihak kepada rakyat. 
maka, sudah saatnya rakyat indonesia memilih untuk mau diatur dengan hukum indonesia demi kesejahteraan yang hakiki.
wallahu'alam bishawwab.(*)