Politik dan Hukum dalam Perspektif Demokrasi dan Keadilan

Reporter: Syaiful Rosyad |

Editor: Zaironi |

Selasa , 28 Jan 2025 - 04:00

Syaiful Rosad--

Oleh: Syaiful Rosyad Fahlevi

Komite Komunitas Demokrasi Banyuasin (KKDB)

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Politik dan hukum adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya saling memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, serta hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.

Sebagai salah satu komponen penting dalam demokrasi, politik bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik (good governance) melalui partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, hukum menjadi alat untuk memastikan keadilan, melindungi hak asasi manusia (HAM), dan menjaga ketertiban sosial.

Namun, sering kali relasi antara politik dan hukum ini menjadi dilema ketika kekuasaan justru digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu.

Politik mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembuatan kebijakan publik, pemilu, hingga pembentukan koalisi untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks demokrasi, politik menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Politik memungkinkan individu dan kelompok untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama.

Namun, politik juga tak lepas dari persaingan kekuasaan yang sering kali diwarnai oleh berbagai kepentingan. Dalam proses ini, pembentukan koalisi, kompromi, dan strategi menjadi hal yang tak terelakkan.

Politik seharusnya bertujuan untuk memperjuangkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Namun, kenyataannya, politik sering kali menjadi arena untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Hukum adalah sistem norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Melalui hukum, negara menetapkan aturan-aturan yang mengikat, memberikan sanksi bagi pelanggar, dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

politik dan hukum dalam perspektif demokrasi dan keadilan                            oleh: syaiful rosyad fahlevi
komite komunitas demokrasi banyuasin (kkdb)
koranharianbanyuasin.id - politik dan hukum adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. keduanya saling memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, serta hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.
 sebagai salah satu komponen penting dalam demokrasi, politik bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik (good governance) melalui partisipasi masyarakat. 
di sisi lain, hukum menjadi alat untuk memastikan keadilan, melindungi hak asasi manusia (ham), dan menjaga ketertiban sosial. 
baca juga:warga villa bukit indah pangkalan balai harapkan pengaspalan jalan perumahan
namun, sering kali relasi antara politik dan hukum ini menjadi dilema ketika kekuasaan justru digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu.
politik mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembuatan kebijakan publik, pemilu, hingga pembentukan koalisi untuk mencapai tujuan tertentu. 
dalam konteks demokrasi, politik menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka. politik memungkinkan individu dan kelompok untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama.
baca juga:teriakan dari kamar mandi ungkap kebakaran hebat di desa jagolano
namun, politik juga tak lepas dari persaingan kekuasaan yang sering kali diwarnai oleh berbagai kepentingan. dalam proses ini, pembentukan koalisi, kompromi, dan strategi menjadi hal yang tak terelakkan. 
politik seharusnya bertujuan untuk memperjuangkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. namun, kenyataannya, politik sering kali menjadi arena untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
hukum adalah sistem norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. melalui hukum, negara menetapkan aturan-aturan yang mengikat, memberikan sanksi bagi pelanggar, dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 
baca juga:media sosial heboh, video warga binaan lapas pakai narkoba viral lagi
hukum juga menjadi instrumen untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
namun, dalam praktiknya, hukum sering kali berhadapan dengan tantangan besar, terutama ketika harus berurusan dengan kekuatan politik. 
hukum yang seharusnya netral dan adil, kerap kali menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan atau bahkan melindungi pelaku pelanggaran hukum yang memiliki kedekatan dengan penguasa.
baca juga:jembatan suak bara jalintim palembang-betung di banyuasin berlubang, lalu lintas tersendat
keterkaitan antara politik dan hukum sering kali menjadi topik yang penuh kontroversi. di satu sisi, hukum harus menjadi panduan bagi proses politik untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
 namun, di sisi lain, politik memiliki kekuatan untuk memengaruhi proses hukum, baik melalui regulasi maupun keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin politik.
dalam konteks indonesia, hubungan antara politik dan hukum sering kali memunculkan dilema. banyak kasus yang menunjukkan bagaimana kekuasaan politik digunakan untuk memengaruhi proses hukum, terutama ketika melibatkan individu atau kelompok yang memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan atau partai politik.
baca juga:propam polres banyuasin periksa handphone personil untuk cegah judi online
kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, kepala daerah, atau kader partai politik menjadi contoh nyata dari kompleksitas ini. meskipun banyak di antara mereka yang akhirnya dijerat oleh hukum, tidak sedikit pula yang berhasil lolos dari jerat hukum karena adanya intervensi politik.
sebagai presiden, prabowo subianto telah menunjukkan sikap tegas terhadap pemberantasan korupsi. dalam berbagai kesempatan, prabowo menyampaikan komitmennya untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan korupsi, tanpa pandang bulu. ia bahkan berjanji untuk memberhentikan menteri-menteri yang terlibat korupsi, termasuk dari partai politiknya sendiri, gerindra.
langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen presiden prabowo dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. sikap tegas terhadap korupsi juga ditunjukkan dengan penindakan terhadap kepala desa yang menyalahgunakan dana desa.
baca juga:mimpi, jadi urang gerot
 sebagai masyarakat, kita tentu berharap komitmen ini dapat terus konsisten diterapkan, sehingga menjadi contoh bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan uang rakyat.
namun, komitmen ini juga perlu diimbangi dengan upaya memperkuat institusi penegak hukum agar mampu bekerja secara independen dan profesional. 
kpk, misalnya, harus didukung untuk tetap menjadi lembaga yang kuat dan bebas dari intervensi politik. begitu pula dengan institusi lainnya, seperti kejaksaan agung dan kepolisian, yang harus diberdayakan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.
baca juga:jembatan suak bara jalintim palembang-betung di banyuasin berlubang, lalu lintas tersendat
meski ada komitmen dari pemerintah, penulis melihat bahwa tantangan terbesar dalam penegakan hukum di indonesia adalah adanya intervensi politik yang sering kali menggagalkan proses hukum. intervensi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan terhadap aparat penegak hukum hingga pengaruh terhadap pengambilan keputusan di pengadilan.
kasus-kasus yang melibatkan partai politik sering kali menjadi contoh nyata dari tantangan ini. misalnya, ketika ada kader partai politik yang tersangkut kasus hukum, proses hukum terhadapnya sering kali menjadi lambat atau bahkan dihentikan karena adanya kesepakatan politik tertentu. hal ini menunjukkan bahwa hukum masih belum sepenuhnya independen dari pengaruh politik.
sebagai masyarakat, kita tentu berharap agar pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden prabowo dapat membawa perubahan yang signifikan dalam penegakan hukum. komitmen untuk memberantas korupsi harus diikuti dengan tindakan nyata yang konsisten dan tanpa pandang bulu. 
baca juga:orientasi pembina pramuka dianpinru 2025 di kecamatan muara padang sukses
selain itu, reformasi di sektor hukum juga harus menjadi prioritas agar hukum benar-benar menjadi alat untuk menciptakan keadilan, bukan untuk melindungi kepentingan tertentu.
demokrasi yang sehat membutuhkan hukum yang kuat dan independen. tanpa itu, politik akan terus menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan, sementara rakyat akan terus menjadi korban dari ketidakadilan. 
oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga independen, untuk memastikan bahwa hukum dan politik dapat berjalan seiring dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.
baca juga:hujan deras dan angin kencang robohkan rumah warga di rambang kuang
sebagai penutup, penulis ingin mengingatkan bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. kita semua memiliki peran dalam mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum di negara ini. 
dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk memperjuangkan kebenaran, kita dapat mewujudkan indonesia yang lebih adil, makmur, dan bermartabat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 10 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan