Terjerat Kasus Gratifikasi, Kadis PUPR Banyuasin, Kontraktor dan Kabag Protokol Jadi Tersangka

KORANHARIANBANYUASIN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menetapkan tiga tersangka dalam kasus gratifikasi atau penyuapan terkait kegiatan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banyuasin.

Pembangunan yang dimaksud mencakup pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan, dan pembuatan saluran drainase di Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin.

Dana pembangunan ini berasal dari Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten Banyuasin yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan nilai sebesar Rp 3 miliar untuk empat kegiatan.

BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Resmikan Sejumlah Fasilitas Olahraga dan Pariwisata

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Umaryadi SH MH, menjelaskan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan Kantor Lurah, pengecoran jalan di beberapa RT, serta pembuatan saluran drainase di wilayah tersebut.

"Tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang cukup untuk menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini," ujarnya.

Ketiga tersangka yang telah ditetapkan adalah:

BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Salurkan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025

APR, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin

AMR, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

WAF, Wakil Direktur CV HK yang menjabat sejak 26 Februari 2015 hingga 21 Februari 2022

Lebih lanjut, Aspidsus Kejati Sumsel menyatakan bahwa tersangka APR dan WAF akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo. 

BACA JUGA:Pamit dengan Haru, Pj Bupati Muba H. Sandi Fahlepi Sampaikan Pesan Perpisahan di Apel Terakhir

Sementara itu, tersangka AMR sempat mangkir dari tiga kali pemanggilan sebelum akhirnya diamankan di Pondok Indah, Jakarta.