BACA JUGA:Pagi Ini, 5 Wakil Indonesia Bersaing Rebut Tiket 16 Besar Singapore Open 2025
“DPRD Banyuasin selalu berkomitmen mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap program-program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan penganggaran,” ujarnya.
Momentum Evaluasi dan Perbaikan
Meski bersyukur atas capaian WTP, Bupati Askolani mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak berpuas diri. Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA:Pasca Cedera Leo Come Back di Singapore Open 2025, Sayang Leo/Bagas harus Angkat Koper
“Kita harus terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan, serta memperkuat pengawasan internal agar tidak ada celah penyimpangan. WTP adalah kepercayaan, dan kepercayaan harus dijaga,” tegasnya.
Bukan Satu-Satunya
Pada penyerahan LHP tersebut, selain Banyuasin, daerah yang turut menerima LHP BPK ialah Kabupaten Muara Enim, Lubuk Linggau, Lahat, OKU Selatan, Pagaralam, dan Musi Rawas Utara. Namun, hanya tiga daerah yang berhasil meraih predikat WTP.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah mampu mempertahankan opini terbaik dari BPK. Banyuasin menjadi contoh bagaimana integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik akan membuahkan hasil nyata.
BACA JUGA:Pasca Cedera Leo Come Back di Singapore Open 2025, Sayang Leo/Bagas harus Angkat Koper
Komitmen Berkelanjutan
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menargetkan agar capaian WTP bukan hanya diraih secara administratif, tetapi juga tercermin dalam kualitas belanja publik—yakni anggaran yang berpihak pada masyarakat, tepat sasaran, dan berdampak nyata.
“Transparansi anggaran itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana anggaran itu digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Banyuasin,” tutup Bupati Askolani.
BACA JUGA:Pasca Cedera Leo Come Back di Singapore Open 2025, Sayang Leo/Bagas harus Angkat Koper
Dengan torehan WTP ke-14 ini, Banyuasin bukan hanya membuktikan kapabilitasnya dalam mengelola keuangan negara, tetapi juga mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga amanah publik secara berkelanjutan.