Komitmen Pemprov Sumsel, menurutnya, adalah menjadikan Sumsel sebagai provinsi yang responsif terhadap data.
Untuk itu, ia merencanakan pembentukan pusat data provinsi yang berfungsi mempercepat pemutakhiran informasi.
“Kami ingin kebijakan di Sumsel selalu berbasis data. Dengan pusat data, informasi bisa lebih cepat diperbarui, sehingga keputusan pemerintah akan lebih tepat,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BPS RI, Dr. Amalia Adininggar, menegaskan bahwa penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah amanat Presiden RI.
DTSEN menjadi pondasi program strategis, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.
“Data tunggal ini berbasis by name by address, sehingga jumlahnya sesuai dengan penduduk. Pemda berperan penting dalam menyediakan data awal untuk kemudian diverifikasi BPS secara berkala,” papar Amalia.
Ia menjelaskan bahwa BPS mengelola dua kategori data, yakni mikro dan makro.
Data mikro merekam kondisi rumah tangga dan individu, sedangkan data makro memberikan gambaran ekonomi secara luas.
Menurut Amalia, kombinasi dua data ini sangat penting untuk memberikan pandangan menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi.
Tanpa data akurat, kebijakan berpotensi salah sasaran.
Dalam kesempatan itu, Amalia juga menyampaikan perkembangan ekonomi Sumsel.
Ia menilai, meskipun ada fluktuasi ekonomi nasional, Sumsel masih mampu menunjukkan stabilitas yang baik secara statistik.