“Di era modern yang terus berkembang, penerapan sistem digitalisasi menjadi esensial bagi pemerintah daerah,” ucap Fatoni.
Kemudian, Fatoni juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan transaksi digital.
Diantaranya tingkat kesiapan infrastruktur, masalah akses internet yang lambat atau tidak stabil.
Serta blindspot juga dapat menjadi hambatan serius. Selain itu, ketergantungan terhadap sistem manual lama juga menjadi kendala tersendiri.
"Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah harus terus berkoordinasi untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan akses internet di daerah terpencil,” kata Fatoni.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumsel Ricky P. Gozali mengatakan dalam mendukung percepatan digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah BI terus berupaya memaksimalkan peran melalui tiga cara.
“Pertama, melakukan digitalisasi sistem pembayaran, kedua, perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia dan terakhir melakukan digitalisasi end to end yang tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN),” ucapnya.(*)