“Tugas berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi kinerja lima tahun sebagai rekomendasi perbaikan dan mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, dan program strategis untuk mengoptimalisasi pencapaian indikator utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa mendatang,” tambahnya.
Selain Wapres, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), turut memberikan pandangannya. Menurut Sri Mulyani, peluang ekonomi syariah untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia sangat besar.
Ia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah secara aktif mendukung pengembangan ekonomi syariah di berbagai sektor.
Salah satu contoh nyata dukungan APBN, menurut Sri Mulyani, adalah perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Syariah.
Hingga September 2024, realisasi pembiayaan KUR Syariah mencapai Rp16,7 triliun, sementara UMi Syariah tercatat sebesar Rp4,31 triliun.
Program ini bertujuan memperluas akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM, sehingga dapat meningkatkan daya saing serta kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan APBN, Sri Mulyani berharap ekonomi syariah di Indonesia dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.