Pada masa itu, banyak masyarakat Indonesia yang terjebak dalam hutang kepada rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi.
Kondisi ini menyebabkan penderitaan ekonomi yang parah, terutama di kalangan petani dan pekerja rendahan.
Melihat situasi ini, Raden Bei Aria Wirjaatmadja tergerak untuk mendirikan lembaga keuangan yang bertujuan melindungi rakyat kecil dari praktek lintah darat.
Perkembangan Selama Masa Kolonial
Seiring berjalannya waktu, lembaga ini berkembang dan mulai melayani lebih banyak orang, tidak hanya pegawai negeri tetapi juga masyarakat umum.
Bank ini kemudian menjadi model bagi pendirian lembaga-lembaga keuangan serupa di berbagai wilayah Hindia Belanda.
Pada tahun 1912, bank ini diakui secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai lembaga keuangan dengan peran penting dalam perekonomian rakyat.
Pada periode ini, BRI terus berkembang dengan menambah cabang di berbagai daerah, meskipun masih dengan fokus utama pada melayani rakyat kecil di pedesaan.
Bank ini memberikan kredit mikro untuk sektor pertanian, perdagangan kecil, dan kegiatan ekonomi rakyat lainnya, yang menjadi fondasi perekonomian masyarakat saat itu.
Masa Jepang dan Nasionalisasi
Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, banyak lembaga keuangan termasuk BRI dihentikan operasinya oleh pemerintahan militer Jepang.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, BRI kembali dibuka pada 22 Februari 1946 oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bank pemerintah dengan nama Bank Rakyat Indonesia.
BRI berperan besar dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional, terutama setelah Indonesia memperoleh kedaulatan penuh.
Modernisasi dan Ekspansi
Pada masa Orde Baru, BRI menjadi salah satu dari beberapa bank yang disahkan oleh pemerintah untuk menjalankan program Kredit Usaha Tani (KUT), yang bertujuan untuk mendukung sektor pertanian Indonesia.
Selain itu, BRI juga memainkan peran besar dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu program pemerintah untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).