KORANHARIANBSNYUASIN.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin, Erwin Ibrahim, menegaskan bahwa seluruh agenda perjalanan dinas ke Jakarta telah sesuai prosedur.
Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi kritik dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Sumatera Selatan (GAASS) Cabang Banyuasin terkait dugaan pemborosan anggaran dan indikasi maladministrasi dalam perjalanan tersebut.
"Pada tanggal 22 Januari, kami menghadiri evaluasi kinerja Pj Bupati di Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama dengan Pj Bupati Musi Banyuasin dan Pj Bupati Lahat. Kemudian, pada tanggal 23 Januari, kami ke Ditjen Otonomi Daerah untuk konsultasi terkait kepegawaian," ujar Erwin dalam keterangannya.
BACA JUGA:Workshop Fundamental di Jakarta Dipersoalkan GAASS Banyuasin, Sekda Berikan Tanggapan Ini!
Menanggapi kehadirannya dalam sidang terbuka disertasi di Universitas Borobudur, Erwin menjelaskan bahwa acara tersebut dihadiri berdasarkan undangan yang ditujukan kepada tokoh masyarakat Banyuasin.
Beberapa tokoh yang hadir termasuk Jamaludin, Kepala Sekolah SMP di Banyuasin, dan H. Askolani.
Selain itu, Workshop Fundamental di Hotel Urban 101 Jakarta pada Jumat, 24 Januari 2025, yang menjadi sorotan GAASS, menurut Erwin telah berjalan sesuai agenda dan aturan yang berlaku.
BACA JUGA:Pramuka Penegak Laksana di SMAN 3 Banyuasin III Sudah Dilantik, Ini Harapan Kepala Sekolah
"Semua kegiatan sudah sesuai prosedur, dan kami telah memberikan klarifikasi kepada pihak terkait," tambahnya.
Namun, GAASS Cabang Banyuasin mempertanyakan transparansi anggaran dan menyoroti adanya dugaan pemborosan serta penyalahgunaan jabatan dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Mereka juga mengaitkan keberadaan Sekda dan beberapa pejabat lainnya di sidang disertasi seorang calon bupati Banyuasin dengan dugaan kepentingan politik yang terselubung dalam agenda dinas.
BACA JUGA:Tragis! Bambang Irianto Kritis di RSUD Banyuasin, Anak-Anaknya Tak Ada yang Mau Mengurus
"Kami menduga ada maladministrasi dalam pelaksanaan kegiatan ini, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan politik tertentu," ujar perwakilan GAASS dalam pernyataannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak pemerintah daerah terkait tuntutan transparansi anggaran yang disuarakan GAASS.