Kadisdikbud Banyuasin Digantikan oleh Dra Hj Yosi Zartini MM, Aminuddin Asisten Pemerintahan

KORANHARIANBANYUASIN.ID -   Dra Hj Yosi Zartini, MM dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin menggantikan Aminuddin SPd SIP MM. Pelantikan dilaksanakan pada, Senin 20 Oktober 2025.

Sebelumnya Dra Hj Yosi Zartini MM menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyuasin. 

Sedangkan Aminuddin, sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud), kini dipercaya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BACA JUGA:MAN 1 Banyuasin Gelar Perkemahan Cikal Ke-1, Sambut Tamu Ambalan dengan Semangat Kepramukaan

BACA JUGA:Tahapan Pemilihan Ketua OSIS Dilaksanakan SMPN 2 Banyuasin III

Pelantikan Kadisdikbud Banyuasin baru tersebut serentak dengan sejumlah pejabat Eselon II lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bayuasin pada, Senin 20 Oktober 2025.

Perombakan total pejabat tersebut setelah adanya keputusan resmi Bupati Banyuasin nomor: 821/0842/KPTS/BKPSDM/2015 tertanggal 20 Oktober 2025. Pelantikan dilaksanakan di haman kantor Bupati Banyuasin.

Langkah tersebut meruapakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi di lingkungan Pemkab Banyuasin agar kinerja pemerintah daerah semakin optimal, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik.

BACA JUGA:Wabup Banyuasin Beri Motivasi pada Kontingen Porprov

Usai pelantikan, banyak ucapan disampaikan oleh para netizen untuk mengcapkan selamat atas dilantiknya Yosi Zartini sebagai Kadisdikbud Kabupaten Banyuasin seperti dari PGRI Banyuasin.

"Selamat dan Sukses Pelatikan Dra. Hj. YOSI ZARTINI, MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin," ucapnya melalui media sosial Facebook.

Bupat berharap agar gerbong baru dapat memunculkan inovasi baru dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan ekonomi masyarakat Banyuasin.

Pemkab Banyuasin juga ingin menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan meritokratis, di mana setiap pejabat dituntut menunjukkan kinerja nyata, bukan sekadar jabatan semata.