Pemerintah Kabupaten Banyuasin Ikuti Rapat Rutin Inflasi Daerah Bersama Kemendagri

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Sekda Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., MBA., IPU., ASEAN Eng mewakili Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H menghadiri zoom meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati, Senin (30/6) . 

Turut hadir mendampingi, Asisten I, Dr. Ir. Izro Maita, M.Si., Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Banyuasin, Ir. Alpian, M.M., Kabag Kesra, H. Sashadiman Ralibi, S.Ag., M.Si., dan berbagai OPD terkait selingkup Pemerintahan Kabupaten Banyuasin. 

Zoom rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., Sekjen Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dan dihadiri oleh berbagai Kementerian terkait, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah di seluruh wilayah Indonesia. 

BACA JUGA:Resmi Membuka Konferensi Kabupaten XXIII PGRI Banyuasin, Bupati Banyuasin: PGRI Banyuasin Harus Kompak

Dalam pembahasan rapat koordinasi, terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis, Kementerian Kesehatan menargetkan sebanyak 50 juta masyarakat yang akan menerima pemeriksaaan kesehatan gratis di tahun 2025.

Berdasar data yang dipaparkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, jumlah masyarakat yang sudah menerima pemeriksaan kesehatan gratis berjumlah 10,5 juta masyarakat dari total 11 juta masyarakat yang sudah mendaftar dan akan terus bertambah. 

"Program cek kesehatan gratis angkanya sudah 11 juta pendaftar cek kesehatan gratis dan 10,5 juta masyarakat yang sudah diperiksa, kementerian kesehatan menargetkan 50 juta masyarakat ditahun 2025," ujar Budi Gunadi Sadikin. 

BACA JUGA:Biaya Operasional Harus Sesuai Aturan, Sekda Banyuasin Pimpin Rapat Pembahasan Standar Biaya Tahun 2026

Kementerian Kesehatan juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis sekolah yang akan dilakukan pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2025 yang menyasar usia 7-17 tahun dengan jumlah 53 juta peserta didik dari 282 ribu satuan pendidikan. 

Terkait dengan pengendali inflasi daerah, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah terus mengendalikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat yang masih diatas HAP seperti bawang merah, telur ayam ras, hingga beras.