Gubernur Sumsel Teken Usulan 6.120 Pegawai Non ASN Formasi PPPK Paruh Waktu ke Pusat

gubernur sumsel teken usulan 6.120 pegawai non asn formasi pppk paruh waktu ke pusat koranharianbanyuasin.id - ribuan pegawai non aparatur sipil negara (asn) yang sebelumnya telah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i dan ii namun belum mendapatkan formasi, kini mendapatkan angin segar. pasalya, pemprov sumsel di bawah kepemimpinan gubernur h. herman deru secara resmi mengusulkan formasi pppk paruh waktu sebanyak 6.120 posisi ke badan kepegawaian negara (bkn) dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) republik indonesia. usulan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 800/10555/bkd.i/2025, yang telah ditandatangani langsung oleh gubernur sumsel. baca juga:sumsel kian mandiri pangan, panen ip 200 banyuasin tembus 8 ton per hektar baca juga:isyarat perombakan pejabat di banyuasin, bupati askolani: surat tersebut menjadi bukti nyata kepedulian dan komitmen pemerintah provinsi sumsel terhadap nasib tenaga non asn yang telah mengabdi namun belum mendapatkan kepastian status. kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi sumsel, h. ismail fahmi, membenarkan bahwa surat usulan rekomendasi tersebut telah disampaikan. ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil menyusul masih banyaknya pegawai non asn yang telah melalui proses seleksi pppk namun belum memperoleh formasi karena keterbatasan kuota atau belum adanya alokasi dari pusat. baca juga:bupati askolani dukung penuh rencana pembangunan pabrik pupuk di banyuasin baca juga:wabup netta sidak pabrik beras wilmar, tegaskan komitmen lindungi konsumen dan petani banyuasin "benar, surat usulan sudah ditandatangani oleh bapak gubernur. ini bentuk perhatian nyata terhadap pegawai non asn yang belum mendapatkan tempat dalam formasi pppk sebelumnya," ujar ismail fahmi. berdasarkan data bkd sumsel, jumlah pegawai non asn yang telah mengikuti seleksi namun belum mendapatkan formasi adalah 6.120 orang, yang terdiri dari: - pelamar tenaga kesehatan: 2 orang - pelamar tenaga teknis: 3.615 orang - pelamar jabatan tampungan: 378 orang - pelamar tenaga guru: 2.125 orang angka ini menunjukkan bahwa persoalan status kepegawaian non asn masih menjadi tantangan besar, khususnya dalam proses transisi menuju sistem kepegawaian yang lebih tertata dan sesuai regulasi. pemerintah menunggu regulasi pusat sebelumnya, dalam pertemuan audiensi bersama pegawai non asn yang dilaksanakan di ruang tamu sekda sumsel, sekda edward candra menyampaikan bahwa program pppk merupakan upaya pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan honorer yang telah berlangsung cukup lama. “terhadap persoalan pppk ini, kita telah bersurat ke bkn dan kemenpan-rb. termasuk kita menanyakan tentang mekanisme pppk paruh waktu dan juga 900 formasi kosong yang belum terisi,” ujar edward. ia menambahkan bahwa hingga saat ini pemprov sumsel masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme pengangkatan pppk paruh waktu. namun demikian, pemprov tidak tinggal diam dan terus melakukan koordinasi aktif agar hak dan masa depan tenaga non asn tidak terabaikan. "pak gubernur tidak tinggal diam. beliau terus mendorong dan mendukung sepenuhnya upaya penyelesaian persoalan tenaga honorer. kita sudah patuh pada aturan, tidak menerima lagi tenaga honorer baru, mengikuti seleksi pppk, dan optimalisasi. semua langkah kita ambil sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya. langkah gubernur sumsel ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga non asn yang telah lama mengabdi di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya. dengan adanya usulan ini, mereka memiliki harapan baru untuk dapat memperoleh status yang lebih pasti melalui skema pppk paruh waktu. meski belum diketahui secara pasti kapan regulasi akan diterbitkan oleh pusat, namun inisiatif ini menunjukkan keseriusan dan kepedulian dari pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib pegawai non asn. usulan formasi yang cukup besar juga mencerminkan kebutuhan riil pemerintah daerah terhadap peran tenaga non asn dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. dengan diusulkannya 6.120 formasi pppk paruh waktu, pemprov sumsel menjadi salah satu daerah yang proaktif dalam menjawab kegelisahan para tenaga honorer. kini, harapan tertuju pada pemerintah pusat agar segera menerbitkan regulasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan skema ini. semoga langkah ini bisa menjadi awal dari penyelesaian menyeluruh atas persoalan tenaga non asn di seluruh indonesia, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperjuangkan hak-hak pegawai yang telah lama mengabdi bagi masyarakat.

Tag

• # pppk sumsel
• # pppk paruh waktu

Share

• 
• 
• 
• 
•