Percepat Peningkatan Pendapatan Sektor Pajak Kendaraan Bermotor

Reporter: |

Editor: Admin |

Kamis , 16 Nov 2023 - 16:46

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni.--

percepat peningkatan pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor                            palembang - pemprov sumsel terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. 
salah satunya dengan menggandeng langsung tim pembina samsat nasional untuk merealisasikan hal tersebut.
pj gubernur sumsel, agus fatoni mengatakan pemprov sumsel akan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pkb dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
baca juga:hani rustam: pertahankan zero stunting
baca juga:pakde slamet siap maju menjadi bupati banyuasin?
mengingat potensinya sangat besar bahkan mencapai 60% dari pendapatan asli daerah (pad). namun, hingga saat ini tercatat serapannya baru sekitar 30-40%.
“maka bupati/walikota mulai tahun ini, ayo kita sama-sama menggenjot pajak kendaraan bermotor ini agar bisa berbagi bersama untuk biaya pembangunan tahun depan," jelas fatoni.
guna merealisasikan hal tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik antara provinsi, kabupaten dan kota.
baca juga:dugaan korupsi iuran korpri banyuasin dibidik
baca juga:16 wanita malam terciduk razia pekat
fatoni yakin jika bekerja sama akan dengan mudah mencapai hal tersebut.
"saya yakin dengan kebersamaan, kita bergerak menaikkan pendapatan itu,” ucap fatoni.
lebih jauh, fatoni menyinggung upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya melalui kebijakan pemutihan.
baca juga:pj bupati banyuasin dukung pemekaran banyuasin timur
baca juga: wujudkan pemilu yang aman
"selagi ada kebijakan pemutihan, silakan untuk membayar pajak, menyelesaikan pajaknya dan kami juga membuka ruang. memudahkan untuk melakukan pembayaran agar tunggakan-tunggakan juga bisa diselesaikan tahun ini,” jelas fatoni.
“bea balik nama kendaraan bermotor tangan kedua itu dibebaskan, jadi tidak perlu bayar lagi. silakan yang sudah membeli kendaraan bermotor untuk dibaliknamakan di sumsel, di provinsi lain ini sudah tidak perlu lagi,” sambungnya.
begitu pula kebijakan terhadap pajak progresif, menjadi kebijakan untuk tidak diberlakukan.
“kemudian yang kedua terkait juga kebijakan pajak progresif. pajak progresif itu, pajak yang dikenakan bertingkat, semakin tinggi untuk kendaraan yang lebih dari satu.
pajak progresif pun ini menjadi kewenangan kepala daerah dan kemendagri. tim samsat juga sudah memberikan kebijakan bahwa kepala daerah bisa menghapus ini.
sehingga siapapun yang memiliki kendaraan lebih dari satu boleh langsung atas namanya sendiri, untuk lebih menertibkan lagi data kendaraan bermotor,” ucap fatoni.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 17 NOVEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan