Pemprov Sumsel Awasi Kelayakan Bangunan Ponpes

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Gubernur Sumsel, Herman Deru menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di kabupaten dan kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap bangunan pondok pesantren (ponpes).

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan para santri serta memastikan kelayakan bangunan pendidikan berbasis keagamaan di Sumsel.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Sekda Sumsel, Edward Candra memimpin rapat pembahasan rencana pengawasan dan evaluasi bangunan pondok pesantren di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (8/10/2025).

BACA JUGA:Pesta Rakyat dan Bazar UMKM PORNAS XVII KORPRI 2025 Hidupkan Ekonomi Kerakyatan Sumsel

BACA JUGA:Tenis Meja Kepala Daerah di PORNAS XVII KORPRI, Herman Deru Buktikan Semangat Sportivitas

Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat terkait dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel.

Dalam kesempatan itu, Edward Candra menegaskan bahwa isu keselamatan bangunan pondok pesantren bukan hal yang bisa dianggap sepele.

Ia mengingatkan bahwa peristiwa runtuhnya bangunan pesantren di Sidoarjo baru-baru ini menjadi peringatan penting agar pemerintah daerah lebih proaktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing.

BACA JUGA:Pemangkasan TKD 39 Persen, Gubernur Herman Deru Peringatkan Kepala Daerah

BACA JUGA:Sinergi Bunda PAUD dan Pemerintah, Sumsel Siapkan Fondasi Generasi Cerdas Menuju Indonesia Emas

“Masalah ini sangat serius dan harus kita pahami bersama. Pemerintah daerah perlu segera melakukan tindak lanjut di wilayah masing-masing untuk mengevaluasi kelayakan bangunan pesantren,” ujarnya.

Sekda juga menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah bukan hanya membangun fasilitas, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas tersebut aman digunakan.

“Pemerintah harus hadir agar masyarakat merasa tenang. Oleh karena itu, perlu dilakukan inventarisasi dan pelaporan hasil evaluasi kelayakan konstruksi bangunan di setiap daerah,” tambahnya.

BACA JUGA:HUT ke-80 TNI, Pemprov Sumsel Komitmen Jaga Stabilitas dan Pembangunan Daerah