Runtuhnya Marwah Mahkamah Konstitusi dan Legitimasi Cawapres Gibran Rakabuming Raka

Reporter: Panji Al Islami |

Editor: Ika Fidi |

Selasa , 02 Apr 2024 - 15:29

Panji Al Islami--

runtuhnya marwah mahkamah konstitusi dan legitimasi cawapres gibran rakabuming raka                            pangkalan balai, koranharianbanyuasin.id - mahkamah konstitusi atau disebut sebagai the guardian of constitution merupakan garda terdepan dalam menjaga prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum(rechts staat), yakni melakukan upaya pemurnian demokratisasi yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.
adapun kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana pasal 10 ayat(1) uu no. 24/2003 tentang mahkamah konstitusi menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
baca juga:mencintai al-qur'an sebagai sahabat
baca juga:siapkah sekolah menerapkan kurikulum nasional?
b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
baca juga:ramadan bulannya pemuda
baca juga:khilafah ajaran islam jangan dimonsterisasi
fokus penulis dalam opini kali ini adalah menelusuri lebih lanjut terkait praktik acara mahkamah konstitusi sejak pelolosan cawapres gibran rakabuming raka hingga perdebatan kewenangan mahkamah konstitusi dalam pemyelesaian sengketa hasil pemilu. 
pada poin a dasar pertimbangan, uu no. 24/2003 tentang mahkamah konstitusi dikatakan bahwa “negara kesatuan republik indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan”.
dalam dasar pertimbangan tersebut secara jelas menyatakan bahwa falsafah negara atau pancasila dan uud 1945 dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan keadilan demi menciptakan tata kehidupan berbangsa yang bersih dan tertib.
baca juga:kala ibu muda tersandera algoritma media
baca juga:pemimpin amanah dalam memegang amanat
apabila meninjau lebih lanjut terkait putusan mahkamah konstitusi no. 90/puu-xxi/2023, pada bagian ke ii, kedudukan hukum dan kerugian hukum pemohon angka 7, bahwa seorang pemohon dalam perkara tersebut adalah mahasiswa aktif fakultas hukum universitas surakarta dan dalam kerugian yang di alami bahwa pemohon bercita-cita ingin menjadi presiden dan wakil presiden.
kemudian, pada angka 9 menyebutkan bahwa pemohon juga memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di era sekarang, yang juga menjabat sebagai walikota surakarta di masa periode 2020-2025, yaitu gibran rakabuming raka.
secara gamblang dan sangat mudah dipahami bahwa, tujuan diajukan permohonan atas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden ini adalah untuk memberikan legitimasi secara khusus kepada gibran rakabuming raka sebagai putera mahkota presiden jokowi dodo.
kendati demikian pemohon bercita-cita ingin menjadi presiden dan ditambah pertimbangan contoh walikota/bupati yang berusia dibawah usia 40 tahun, tidak mengenyampingkan tujuan utama untuk menggolkan putera mahkota.
diketahui bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah pasal 169 huruf(q) uu no. 7/2017 tentang pemilu, terkait batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden bersifat open legal policy.
artinya tidak ada pelanggaran norma terhadap diatas norma yaitu berkesesuaian dengan uud 1945 sebagaimana norma yang dipermohonkan untuk diujikan.
setting politik soal angka usia, begitu mewarnai bobroknya legitimasi gibran rakabuming raka sebagai cawapres.
penggunaan mahkamah konstitusi ibarat lembaga politik yang kemudian hendak meloloskan putera mahkota merupakan tindakan, padahal kebijakan hukum terbuka(open legal policy) melalui dpr sebagai pembentuk undang-undang dapat seketika mengubah norma yang dipermohonkan sebagaimana teknis pembentukan dan perubahan uu.
sebagaimana putusan no. 90/puu-xxi/2023, majelis hakim mengabulkan sebagaian permohonan pemohon, yakni meloloskan capres dan cawapres dengan usia minimum 40 tahun dan pernah menjadi kepala daerah bupati/walikota dan atau gubernur melalui pemilihan umum.
apabila menelusuri lebih lanjut terkait putusan tersebut, maka terjadi diskriminasi intelektual terhadap kalangan tertentu yang memiliki kualifikasi unggul secara kepemimpinan, namun tidak dapat menjadi peserta pilpres(capres atau cawapres), hal ini disebabkan pembatasan dalam uraian kalimat “pernah menjabat menjadi kepala daerah”.
bertentangan dengan pancasila sila kelima, pembukaan uud 1945 dan pasal 28d ayat (3) uud 1945 dimana pada intinya menyatakan bahwa merupakan keadilan sosial bagi rakyat indonesia untuk dapat mengemban amanah menjadi pemimpin, dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.
dengan adanya rumusan kalimat “pernah menjabat menjadi kepala daerah” seolah menutu peluang bagi para intelektual akademisi kampus, wirausaha, bisnisman maupun buruh untuk dapat mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres kendati demikian melalui kebijakan politik.
maka dapat diketahui bahwa putusan mk tersebut secara konstitusional telah melanggar falsafah negara dan uud 1945, yakni keadilan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan di setiap kalangan dan golongan.
kemudian sebagaimana wewenang konstitusi sebagaimana diatas telah disebutkan bahwa “memutuskan perselisihan pemilihan umum”.
dalam rumusan pasal tersebut tidaklan bermakna bahwa mahkamah konstitusi hanya memutus perkara pemilu yang hanya terkait perselisihan jumlah angka secara kuantitatif, tetapi juga mahkamah konstitusi juga memiliki kewajiban secara moral untuk melakukan upaya penyelesaian pemilu yang tidak jujur dan adil sebagaimana ketentuan pasal 2 uu no. 2/2017.
pemilu yang jujur dan adil adalah tanggungjawab penyelenggara pemilu, yaitu kpu dan bawaslu.
namun demikian apabila terjadi tindakan dan atau pelaksanaan pemilu yang mengindikasikan kecurangan, maka mahkamah konstitusi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyelesaikan perkara kecurangan pemilu yang tidak mengedepankan asas-asas pemilu.
jadi, marwah atau kehormatan mahkamah konstitusi dewasa ini sedang tidak baik-baik saja semenjak eks ketua mk anwar usman meloloskan keponakan/putera mahkota untuk dapat mengikuti kontestasi pilpres sebagai cawapres dengan jalur yang tidak legitimate.
menabrak kepentingan-kepentingan dinasi politik yang ingin di lestarikan secara konstitusional yang senyatanya inskonstitusional.
hal ini diakui sendiri oleh ketua umum partai pbb yusril ihza mahendra sekaligus pakar hukum tata negara ui pada saat diwawancarai media, di jakarta pada tanggal 17 oktober 2023 yang disiarkan oleh kompastv bahwa beliau menilai putusan mk tersebut cacat hukum serta beliau tidak sarankan gibran maju cawapres. 
mahkamah konstitusi merupakan penjaga konstitusi, pengawal konstitusi dan apajadinya ketika kemudian terjadinya public distrust di kalangan masyarakat sipil atas melemahkan sistem demokrasi semenjak dinaikkannya putera mahkota sebagai cawapres melalui keputusan mk yang adalah bermuara dari kehendak politik. 
legitimasi gibran sebagai cawapres, sebagaimana keputusan mk yang menggolkan saudara gibran, tentu tidak bersih dari pengaruh nepotisme dan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi kaum muda dan atau generasi intelektual sekarang.
pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum universitas surakarta secara khusus mengungkapkan nama gibran dalam petitum permohonan sehingga permohonan pemohon syarat akan kepentingan politik untuk menjadikan saudara gibran sebagai capres atau cawapres.
sehingga pada kesimpulannya bahwa keabsahan gibran sebagai cawapres melalui keputusan mk tidak kuat akan penuangan norma-norma yang merinci konsep kesetaraan bagi capres atau cawapres untuk kalangan akademisi, pengusaha maupun tukang bakso, sehingga demikian syarat tersebut harus melewati seleksi elektoral kemenangan pilkada bupati/walikota maupun gubernur.
padahal rumusan sila kelima menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, artinya tanpa ada pengecualian untuk ikut serta bergabung dalam pemerintahan, baik secara suku, agama, ras maupun antar golongan.
bersuaranya para akademisi dari 43 kampus dan organisasi, baik profesor maupun mahasiswa merupakan bentuk kegelisahan ruang intelektual dalam menjaga moral dan etika bangsa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, yakni perlindungan hukum dan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
kampus memiliki beban moral untuk menjaga demokrasi agar tetap utuh, dan bahkan kampus seharusnya menjadi ikonik untuk tetap bersikap oposisi serta bersikap represif ketika terjadinya kedaruratan ketatanegaraan.
maka, isu yang berkembang, fitnah keji yang bersebaran atas nama kampus yang mengincar kursi kekuasaan, kampus ditunggangi kelompok tertentu dan seterusnya merupakan sebuah narasi yang cenderung ingin membungkam dan mematikan sikap oposisi kampus untuk bersuara keras terkait semrawutnya demokrasi indonesia sejak beberapa tahun terakhir.
maka dari itu muara dari kegaduhan ini ialah diinisiatori oleh keputusan mk yang memberikan karpet merah terhadap putera mahkota yang kemudian diperjelas dengan narasi bapak jokowi "presiden boleh kampanye".
dari uraian diatas dapat dipahami bahwa sistem hukum dan kendali politik yang luhur sudah mulai rusak pasca mahkamah konstitusi dan presiden jokowi cawe-cawe untuk menduduki gibran sebagai cawapres melalui keputusan mahkamah konstitusi tanpa revisi undang-undang pkpu.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 3 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan