Pemprov Sumsel Usulkan 6 Raperda ke DPRD Sumsel

Reporter: Yanti |

Editor: Yanti |

Rabu , 24 Apr 2024 - 13:00

Pj Gubernur Sumsel saat menghaddiri rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur Sumsel terhadap 6 Raperda, Senin 22 April 2024.--

pemprov sumsel usulkan 6 raperda ke dprd sumsel                            palembang, koranharianbanyuasin.id - pemprov sumsel mengajukan 6 usulan rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dibahas oleh dprd sumsel, senin 22 april 2024.
dalam rapat paripurna dprd sumsel, pj gubernur sumsel, agus fatoni menyampaikan langsung terkait usulan 6 raperda tersebut.
untuk diketahui, raperda ini sendiri diajukan oleh pemprov sumsel guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
baca juga:bawaslu banyuasin buka lowongan penting! jadilah pengawas pemilu untuk pilkada dan pilgub 2024!
baca juga:patung bung karno banyuasin mirip 70%, hasil polling masyarakat
melalui kesempatan ini, fatoni memaparkan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sumsel tahun 2023-2043. 
pemprov sumsel sebelumnya telah menetapkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) provinsi sumatera selatan tahun 2016-2036. 
namun sejalan dengan perkembangan pembangunan masih terdapat beberapa potensi sumber daya yang belum optimal dikembangkan.
baca juga:banyuasin siap perkuat pencegahan korupsi melalui mcp dan spi
baca juga:hari pertama masuk sekolah, sdn 19 betung peringati hari kartini
sehingga belum maksimal dalam mendukung upaya pengembangan wilayah. 
selain itu, masih terdapat permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah provinsi sumsel yang memerlukan penanganan prioritas.
seperti bencana alam, kawasan gambut dan lahan kritis. alasan itu pula yang mendasari diajukannya raperda tentang tata ruang wilayah provinsi sumsel tahun 2024.
baca juga:ambil formulir di tiga partai, askolani: saya ingin melanjutkan pembangunan di banyuasin
baca juga:partai demokrat siap usung cabup dan cawabup banyuasin, mulai buka penjaringan
kemudian, yang kedua terkait rancangan peraturan  daerah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
merupakan perpanjangan usulan dari propemperda tahun 2023 dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan pansus i. 
raperda tersebut diajukan sehubungan dengan adanya perubahan beberapa regulasi di bidang lingkungan hidup sebagai dampak dari undang-undang nomor tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. 
selanjutnya, yang ketiga adalah raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi sumsel. 
raperda ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) peraturan presiden nomor 78 tahun 2021 tentang badan riset dan inovasi nasional (brin).
dimana menyatakan perlu dilakukan nomenklatur badan penelitian dan pengembangan daerah (brida) dan dibentuk setelah mendapatkan pertimbangan dari brin melalui surat tanggal 14 juni 2022 nomor b-551/i/ot.00.00/6/2022 perihal pertimbangan pembentukan badan riset dan inovasi daerah provinsi sumsel. 
poin selanjutnya yang keempat adalah raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah(rpjpd) yang ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi sumsel tahun 2005-2025. 
sementara itu, sesuai dengan ketentuan pasal 18 peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyusunan awal rancangan rpjpd dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum rpjpd periode sebelumnya berakhir. 
raperda kelima adalah terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum pt bank perkreditan rakyat sumsel menjadi pt bank perekonomian rakyat sumsel perseroda. 
raperda ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 4 huruf b dan pasal 114 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang bumd.
dimana pt bank perkreditan rakyat sumsel yang didirikan berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyertaan modal daerah dalam pendirian perseroan terbatas bank perkreditan  rakyat sumsel.
sehingga pt bank perkreditan rakyat sumsel harus disesuaikan dengan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah (perseroda). 
terakhir adalah raperda tentang pt bank pembangunan daerah sumsel dan babel perseroda. 
"sehubungan dengan itu kami mengharapkan agar kiranya keenam ranperda ini dapat dilakukan pembahasan. selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama guna ditetapkan menjadi perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tutup fatoni.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 25 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan