Muatan Truk Dibatasi, Sopir di Talang Kelapa Protes

Reporter: Zaironi |

Editor: Admin |

Selasa , 28 Nov 2023 - 07:37

muatan truk dibatasi, sopir di talang kelapa protes                            talang kelapa - para sopir truk di talang kelapa, kabupaten banyuasin, memprotes kebijakan baru yang membatasi berat maksimal kendaraan yang melintas di jalan lintas timur sumatera (jlbi). 
kebijakan tersebut menetapkan berat maksimal kendaraan hanya 7 ton, dengan dispensasi 5%.
para sopir truk menilai, kebijakan tersebut tidak realistis dan tidak dapat dipatuhi. 
baca juga:waduh, desa sumber hidup kelebihan bayar pajak hingga rp180 juta
baca juga:tanyakan tiket kapal, malah ditikam penumpang
pasalnya, mayoritas supir di talang kelapa membawa muatan batubata, air mineral, dan tanah. berat mobil dan damtruk itu sendiri sudah lebih dari 3 ton.
"kalau dibatasi 7 ton, berapa isi air dan tanah yang bisa diangkut? pasti rugi," kata salah satu sopir truk di talang kelapa yang ditilang. 
ia juga menyayangkan tindakan pihak timbangan di km 12, kelurahan sukajadi timur, banyuasin, yang menindak supir truk yang melanggar kebijakan tersebut.
baca juga:giliran puskesmas balai agung sekayu raih akreditasi paripurna dari kemenkes ri
baca juga:pertama kali, sumsel launching serentak csirt
menurut pengakuannya, pihak timbangan mengenakan denda sebesar rp500.000 untuk setiap pelanggaran.
"kalau sampai diberlakukan, bagaimana nasib warga yang ada di seputaran talang kelapa dan sekitarnya? mereka banyak yang menggantungkan hidup dari jasa angkutan truk," katanya. 
ia berharap, pemerintah dapat memberikan pengecualian bagi para supir truk di talang kelapa. pasalnya, mereka mencari nafkah dari angkutan truk.
baca juga:umk banyuasin 2024 naik 1,6 persen jadi rp 3,488 juta
baca juga:banyuasin punya csirt, amankan data dan sistem pemerintahan
"kami mohon pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kami," harapnya. 
jika tidak ada solusi pihaknya mengancam akan melakukan unjuk rasa bersama para sopir lainnya. 
"sangat merugikan kami adanya kebijakan ini," katanya. 
anggota dprd provinsi sumatera selatan dapil banyuasin, herman, juga menyayangkan kebijakan tersebut. menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.
"kebijakan ini tidak akan efektif untuk mengurangi kerusakan jalan," kata herman.
herman menyarankan, pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas jalan dan pengawasan terhadap muatan kendaraan.
"pemerintah harus pikirkan juga nasib para supir. mereka juga nyari makan mestinya ada dispensasi," harapnya.
herman menyebutkan pihaknya akan membawa persoalan ini ke komisi 5 dpr ri. 
"akan kami bahas dan perjuangkan nasib para sopir truk di banyuasin," ujarnya.(ron)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 29 NOVEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan