Pj Gubernur Sumsel Pimpin Rapat Koordinasi Penanganan Ilegal Drilling dan Ilegal Refinery di Musi Banyuasin
Pj Bupati Muba saat paparan--
"Baik itu melalui revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 ataupun aturan dalam bentuk lain yang dijadikan dasar atau dapat melegalisasi penambangan sumur minyak masyarakat," harap Sandi Fahlepi.
BACA JUGA:Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan PSP Amgkatan 1 Kabupaten Banyuasin
Hadir dalam Rakor tersebut Ketua DPRD Provinsi Sumsel R.A. Anita Noeringhati, Kapolda Sumsel Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Yulianto, Pangdam II Sriwijaya diwakili Asisten Intelijen Kodam II Sriwijaya Kolonel Inf. Ganiarhadi, Koordinator Umum dan Keuangan SKK Migas Sumbagsel Setiyanto Aji Prahoro, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi, Forkopimda Kabupaten Muba, Direktur PT. Petro Muba Khadafi dan lainnya.
Upaya Pj Gubernur Sumsel dalam memberantas ilegal drilling dan ilegal refinery ini patut diapresiasi. Diharapkan dengan langkah tegas dan solusi konkret, permasalahan ini dapat segera teratasi dan tidak lagi meresahkan masyarakat. ***