Pajak, Memakmurkan Pengusaha dan Menyengsarakan Rakyat

Reporter: Remang Rembulan |

Editor: Ika Fidi |

Jumat , 12 Jul 2024 - 07:00

Remang Rembulan--

PANGKALAN BALAI, KORANHARIANBANYUASIN.ID - Pajak merupakan pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara.

Jika disimpulkan pajak ialah besaran uang yang harus dikeluarkan rakyat terhadap negara.

Pajak di Indonesia sendiri menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan negara, seperti program layanan publik yakni insfratruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan pembangunan negara.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, Kurniawan Nizar, pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian dikembalikan ke daerah melalui transfer daerah untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan lainnya.

Sementara itu Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 28 tahun 2024 baru baru ini menerbitkan aturan baru terkait pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu aturan tersebut mencakup fasilitas perpajakan yang diberikan yaitu pajak penghasilan (PPh).

Adapun terdapat 9 insentif PPh yang ditawarkan pemerintah untuk investor atau pelaku usaha yang menanamkan modalnya atau mendirikan usahanya di IKN. (Dilansir Nasional Kontan, 19-05-2024).

Melihat aturan tersebut memang sangat bertolak belakang dengan tujuan negara yang harusnya mensejahterakan rakyat, negara malah terkesan mengedepankan untung rugi melayani rakyat.

Berbagai kebijakan seperti pajak dinilai membuat ekonomi rakyat menengah kebawah makin babak belur.

Bagaimana tidak hampir semua administrasi diwajibkan membayar pajak, baik pajak kendaraan,listrik, bangunan hingga transaksi jual beli.

Sementara para investor dan kapitalis (pemilik modal) diberikan layanan istimewa sebagaimana di IKN, hal ini dilakukan tidak lain untuk mempercepat realisasi Investasi di IKN.

Sistem Ekonomi Kapitalis Rugikan Rakyat

Sistem ekonomi Kapitalis sejatinya sangat lemah, karena berlandaskan asas manfaat dan untung rugi, yang mana menjadikan pajak sebagai pemasukan utama dan ini jelas membebani rakyat meski rakyat dikelabui dengan berbagai slogan.

Mirisnya, berkurangnya target pemasukan pajak memicu negara mengeluarkan berbagai kebijakan yang menguntungkan para ‘pengusaha’.

pajak, memakmurkan pengusaha dan menyengsarakan rakyat                            pangkalan balai, koranharianbanyuasin.id - pajak merupakan pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara.
jika disimpulkan pajak ialah besaran uang yang harus dikeluarkan rakyat terhadap negara. 
pajak di indonesia sendiri menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan negara, seperti program layanan publik yakni insfratruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan pembangunan negara.
menurut kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa barat i, kurniawan nizar, pajak yang diterima oleh direktorat jenderal pajak (djp) berperan besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), yang kemudian dikembalikan ke daerah melalui transfer daerah untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan lainnya. 
sementara itu peraturan kementerian keuangan (pmk) nomor 28 tahun 2024 baru baru ini menerbitkan aturan baru terkait pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan di ibu kota nusantara (ikn).
salah satu aturan tersebut mencakup fasilitas perpajakan yang diberikan yaitu pajak penghasilan (pph).  
adapun terdapat 9 insentif pph yang ditawarkan pemerintah untuk investor atau pelaku usaha yang menanamkan modalnya atau mendirikan usahanya di ikn. (dilansir nasional kontan, 19-05-2024).
melihat aturan tersebut memang sangat bertolak belakang dengan tujuan negara yang harusnya mensejahterakan rakyat, negara malah terkesan mengedepankan untung rugi melayani rakyat. 
berbagai kebijakan seperti pajak dinilai membuat ekonomi rakyat menengah kebawah makin babak belur.
bagaimana tidak hampir semua administrasi diwajibkan membayar pajak, baik pajak kendaraan,listrik, bangunan hingga transaksi jual beli.
sementara para investor dan kapitalis (pemilik modal) diberikan layanan istimewa sebagaimana di ikn, hal ini dilakukan tidak lain untuk mempercepat realisasi investasi di ikn.
sistem ekonomi kapitalis rugikan rakyat
sistem ekonomi kapitalis sejatinya sangat lemah, karena berlandaskan asas manfaat dan untung rugi, yang mana menjadikan pajak sebagai pemasukan utama dan ini jelas membebani rakyat meski rakyat dikelabui dengan berbagai slogan. 
mirisnya, berkurangnya target pemasukan pajak memicu negara mengeluarkan berbagai kebijakan yang menguntungkan para ‘pengusaha’.
bagaimana tidak rakyat taat membayar pajak, sedangkan para pengusaha diberikan kemudahan bahkan kebebasan dari pajak, seperti tax amnesty dan insentif lainnya.
tentunya aturan ini akan terlihat nyata kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
islam memiliki berbagai macam sumber pemasukan yang ditetapkan oleh syariah, yakni disimpan di baitul mal, baik dari harta fai, kharaj, jizyah, anfal dan ghanimah.
serta berbagai dari kepemilikan umum yang dikelola oleh negara seperti sumber daya alam meliputi, freeport, tambang, batu bara, minyak, nikel dan yang lainnya, 
jika dari hasil kekayaan alam tersebut mampu dikelola negara dengan baik maka negara tidak perlu memungut pajak dari rakyat, karena semua itu lebih dari cukup menopang stabilitas pemasukan negara, baik dari ekonomi hingga kesejahteraan masyarakatnya.
namun sayang sda indonesia yang melimpah saat ini banyak dikuasai oleh pihak swasta asing dan aseng, sedangkan negara hanya memungut pajak dari pengelolaan sda tersebut.
sisanya rakyatlah yang harus bergotong royong dengan membayar pungutan pajak.
wajar saja jika kebijakan pajak sering kali berubah-ubah sesuai kepentingan tertentu.
pajak dalam islam
pajak dalam islam disebut sebagai dharibah, namun praktiknya sangat jauh sekali dengan sistem demokrasi kapitllis, yang mana islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama.
islam melarang adanya pajak kecuali pada kondisi tetentu ketika ada kebutuhan rakyat yang mendesak pada saat baitul maal kosong.
pajak pun hanya diterapkan pada orang yang mampu (kaya) dan dalam waktu yang terbatas sesuai dengan kebutuhan negara atau kas negara terisi kembali dan keperluan sudah selesai. maka penarikan dhadibah harus dihentikan.
sementara hukum memungut pajak untuk dijadikan sumber utama pendapatan negara adalah haram.
sebagaimana rasulullah saw. bersabda, “sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” (hr ahmad dan abu dawud).
demikianlah islam mengatur pemasukan negara dan mengatur kehidupan masyarakat, islam juga tidak akan berlaku dzalim dengan membebani masyarakat dengan pajak, sebagaimana yang terjadi saat ini semua dikenakan pajak, masyarakat terus dipalak dengan pajak yang menggunung.
ini terlihat dari pengaturan pajak yang tajam pada rakyat, tetapi tumpul pada pengusaha.
tidak ada ampun apalagi kompensasi bagi rakyat yang tidak bisa membayar pajak.
lain dengan pengusaha yang beromzet triliunan rupiah, justru bisa dengan mudah mendapatkan ampunan pajak meskipun mangkir dari kewajibannya.
untuk itu saatnya masyarakat menjadikan islam sebagai satu satunya role model untuk mengatur urusan ummat, sebagaimana rasul, para sahabat, serta tabiin dan tabiut telah merasakan bahwa aturan islam membawa maslahat bagi seluruh ummat manusia.
allahualam bishowab.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN BANYUASIN 21 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan