Pemprov Sumsel-BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Teken MoU, Lindungi Pekerja Pekebun Sawit Sumsel

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Jumat , 06 Sep 2024 - 06:35

Penandatangan MoU antara Pemprov Sumsel dan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumbangsel Palembang, Kamis 5 September 2024.--Foto humaspemprovsumsel

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Pemprov Sumsel terus berkomitmen melindungi pekerja di Sumsel, termasuk termasuk para pekebun/petani kelapa sawit.

Itu dibuktikan dengan ditandatanganinya MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumbagsel, yang digelar di Hotel Novotel Palembang, Kamis 5 September 2024.

Penandatanganan MoU itu dilaksanakan berbarengan dengan launching Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekebun Kelapa Sawit 2024 melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi tak menampik jika pekerja di Sumsel masih belum sepenuhnya terkover Jamsostek.

Tercatat, baru 32% saja yang telah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu pada 2025 mendatang, setelah melakukan hitung-hitungan dan melihat APBD Sumsel, Pemprov Sumsel akan berupaya membantu pembiayaan iuran bagi pekebun sawit.

" Sudah kita hitung dan butuhnya tidak banyak dan agar tidak jadi beban kab/kota, supaya cepat maka beban itu 50% akan diambil alih Pemprov," kata Elen.

"Ini tidak akan mengganggu program-program kerja yang ada. Tapi bisa cover masyarakat yang sangat rentan jika terjadi macam-macam," tegas Elen.

Pemprov Sumsel menyambut baik kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

pemprov sumsel-bpjs ketenagakerjaan sumbagsel teken mou, lindungi pekerja pekebun sawit sumsel                             koranharianbanyuasin.id - pemprov sumsel terus berkomitmen melindungi pekerja di sumsel, termasuk termasuk para pekebun/petani kelapa sawit.
itu dibuktikan dengan ditandatanganinya mou dengan bpjs ketenagakerjaan wilayah sumbagsel, yang digelar di hotel novotel palembang, kamis 5 september 2024.
penandatanganan mou itu dilaksanakan berbarengan dengan launching perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekebun kelapa sawit 2024 melalui dana bagi hasil (dbh) sawit. 
baca juga:10 kabupaten/kota di sumsel teken komitmen bersama percepatan stop bab sembarangan
baca juga:hadiri rakornas percepatan penurunan stunting tahun 2024, pj gubernur: sumsel sudah banyak kemajuan
pj gubernur sumsel, elen setiadi tak menampik jika pekerja di sumsel masih belum sepenuhnya terkover jamsostek.
tercatat, baru 32% saja yang telah dilindungi bpjs ketenagakerjaan.
karena itu pada 2025 mendatang, setelah melakukan hitung-hitungan dan melihat apbd sumsel, pemprov sumsel akan berupaya membantu pembiayaan iuran bagi pekebun sawit. 
baca juga:sekda sumsel apresiasi digelarnya sule-ic unsri tahun 2024
baca juga:sapa siswa sman 1 ujan mas, pj gubernur sumsel: jangan terjerumus judi online
" sudah kita hitung dan butuhnya tidak banyak dan agar tidak jadi beban kab/kota, supaya cepat maka beban itu 50% akan diambil alih pemprov," kata elen.
"ini tidak akan mengganggu program-program kerja yang ada. tapi bisa cover masyarakat yang sangat rentan jika terjadi macam-macam," tegas elen. 
pemprov sumsel menyambut baik kebijakan pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil perkebunan sawit.
baca juga:askolani berikan bantuan kebakaran di mega asri: sabar menerima cobaan
baca juga:tu kemenag banyuasin gelar sosialisasi srikandi
kebijakan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekebun kelapa sawit di sumsel.
melalui dana bagi hasil (dbh) sawit, pemprov sumsel berkomitmen untuk mengalokasikan dana tersebut guna memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekebun kelapa sawit.
hal ini sejalan dengan amanat undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang mewajibkan seluruh rakyat, termasuk pekerja di sektor informal seperti pekebun kelapa sawit, untuk menjadi peserta jaminan sosial. 
dipaparkan elen, pemprov memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 1,24 juta hektar, dengan jumlah pekebun mencapai 236 ribu orang.
sayangnya, sebagian besar dari mereka belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
padahal, pekerjaan sebagai pekebun kelapa sawit memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi.
melalui program jaminan kecelakaan kerja (jkk) dan jaminan kematian (jkm) yang akan diluncurkan.
diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para pekebun kelapa sawit beserta keluarganya.
apabila terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia saat bekerja, mereka akan mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"kami berharap, dengan adanya program ini, dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekebun kelapa sawit untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan," jelasnya.
selain itu, kami juga berharap agar program ini dapat menjadi contoh bagi sektor informal lainnya dalam upaya mewujudkan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat indonesia. 
dengan diluncurkannya program jkk dan jkm bagi pekebun kelapa sawit diharapkan juga  dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi sumatera selatan.  
sementara, kepala kantor wilayah  bpjs  ketenagakerjaan sumbagsel palembang, muyidin memberikan apresiasi yang tinggi pada pemprov sumsel atas komitmennya memberikan perlindungan pada kebun sawit di sumsel. 
"ini merupakan yang pertama di indonesia," ujar muhyidin. 
menurutnya komitmen pemprov sumsel begitu tinggi, apalagi tahun 2025 pemprov sumsel menargetkan akan memberikan perlindungan hingga 36.000 pekebun sawit. 
saat ini dijelaskan muhyidi  kondisi ketenagakerjaan dan jaminan sosial di indonesia saat ini dari jumlah pekerja baik formal dan  informal serta pekerja rentan mencapai 139 juta.
dari jumlah ada pekerja rentan yang memiliki resiko tinggi, dan income yang rendah dan belum terjangkau jaminan sosial.
di sumsel sendiri dari 3 juta pekerja yang eligible (layak) baru 32,7 persen  atau sekitar 982 ribu pekerja baik formal dan informal. 
" sesuai rakortek januari lalu, sumsel ditarget  37,58 persen oleh bpjs ketenagakerjan artinya masih ada 138 ribu lagi yang akan kita capai. alhamdulillah dengan adanya komitmen untuk pekebun sawit inj tinggal sekitar 118 ribu lagi yang harus kita lindungi," paparnya. 
ditempat yang sama, kepala dinas perkebunan sumsel, agus darwa mengatakan untuk saat ini ada 19.023 pekebun sawit yang telah diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. ke depan mereka menargetkan akan menganggarkan lebih banyak lagi untuk 36.000 kebun sawit.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN BANYUASIN 16 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan