HUT UU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Sekda Sumsel Jadi Irup

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Rabu , 25 Sep 2024 - 10:36

Sekda Sumsel saat membacakan pidato Menteri ATR/BPN pada HUT UU Nomor 5 tahun 1960, di halaman Kantor Wilayah BPN Sumsel.--Foto humaspemprovsumsel

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Sekda Sumsel menjadi inspektur upacara (irup) HUT Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Selasa 24 September 2024.

Dalam kesempatan itu, Sekda membacakan pidato tertulis Menteri ATR/BPN Republik Indonesia (RI), Agus Harimurti Yudhoyono.

Dia menyampaikan bahwasanya Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kepastian hukum atas hak tanah merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan memiliki tanah yang diakui secara legal oleh negara, masyarakat mendapatkan landasan yang kokoh untuk mengelola dan memanfaatkan aset tersebut dengan aman.

Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bentuk implementasi pengakuan legal atas tanah masyarakat.

Akselerasi Pendaftaran Tanah

Sejak peluncurannya, program PTSL telah berhasil meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar secara signifikan.

Menurut pernyataan Edward, capaian pendaftaran tanah yang awalnya hanya 46 juta bidang pada tahun 2017, melonjak drastis menjadi 117,9 juta bidang hingga September 2024.

Ini menunjukkan peningkatan sebesar 250% dalam tujuh tahun terakhir.

hut uu peraturan dasar pokok-pokok agraria, sekda sumsel jadi irup                            koranharianbanyuasin.id - sekda sumsel menjadi inspektur upacara (irup) hut undang-undang (uu) nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (uupa), selasa 24 september 2024.
dalam kesempatan itu, sekda membacakan pidato tertulis  menteri  atr/bpn republik indonesia (ri), agus harimurti yudhoyono.
dia menyampaikan bahwasanya kementerian atr/bpn memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi indonesia emas 2045. 
baca juga:4 bupati di sumsel ajukan cuti kampanye, pj gubernur lantik pejabat sementara
baca juga:sempat cekcok, sopir asal lampung ditusuk di ogan ilir, polisi ungkap hal ini!
kepastian hukum atas hak tanah merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
dengan memiliki tanah yang diakui secara legal oleh negara, masyarakat mendapatkan landasan yang kokoh untuk mengelola dan memanfaatkan aset tersebut dengan aman.
untuk mewujudkan hal ini, pemerintah melalui kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) menjalankan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) sebagai bentuk implementasi pengakuan legal atas tanah masyarakat.
baca juga:kenali warna lidah anda: tanda-tanda kesehatan yang perlu diwaspadai
baca juga:akhir masa jabatan, ketua dprd prabumulih: maaf apabila ada aspirasi masyarakat yang belum bisa kami penuhi
akselerasi pendaftaran tanah
sejak peluncurannya, program ptsl telah berhasil meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar secara signifikan.
menurut pernyataan edward, capaian pendaftaran tanah yang awalnya hanya 46 juta bidang pada tahun 2017, melonjak drastis menjadi 117,9 juta bidang hingga september 2024.
ini menunjukkan peningkatan sebesar 250% dalam tujuh tahun terakhir.
angka ini merupakan pencapaian luar biasa yang menunjukkan komitmen kementerian atr/bpn dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.
kabupaten/kota lengkap
selain mempercepat pendaftaran tanah, kementerian atr/bpn juga terus berupaya meningkatkan jumlah kabupaten/kota lengkap.
suatu daerah dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah di wilayah tersebut telah terpetakan secara spasial, tanpa celah atau tumpang tindih (no gap, no overlap).
hingga saat ini, terdapat 33 kabupaten/kota yang telah mencapai status lengkap, dan pada tanggal 8 oktober mendatang, 39 kabupaten/kota tambahan akan dideklarasikan sebagai wilayah yang lengkap.
peran pemerintah daerah
menteri atr/bpn menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam implementasi ptsl.
tidak hanya terkait pendaftaran tanah, tetapi juga dalam hal sertifikasi aset barang milik negara/barang milik daerah (bmn/bmd).
pengelolaan aset negara yang efektif akan membantu mengurangi potensi konflik terkait kepemilikan dan penggunaan tanah, serta mendukung terciptanya stabilitas sosial.
untuk mencegah kejahatan pertanahan, termasuk praktik mafia tanah, kementerian atr/bpn terus melakukan sinergi dengan empat pilar penting: pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan badan peradilan.
sepanjang tahun 2024, beberapa kasus kejahatan pertanahan berhasil diungkap di berbagai wilayah seperti jawa timur, sulawesi tenggara, jambi, dan jawa tengah.
potensi kerugian negara sebesar rp. 5,71 triliun berhasil diselamatkan sebagai bukti nyata keseriusan kementerian atr/bpn dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat.
dengan program ptsl, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.
hal ini tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya good and clean governance, yakni pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mengurangi potensi konflik di masa depan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN BANYUASIN 29 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan