Serahterima BMN, Menteri PUPR: Akuntabilitas Atas Anggaran

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Serahterima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2024, sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan untuk dibelanjakan dalam pembangunan infrastruktur. 

Hal itu diungkapkan Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono disela kegiatan Serahterima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2024.

Serta alih status penggunaan BMN, bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Yayasan, dan Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga (K/L), bertempat di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024.

BACA JUGA:Peparnas 2024: Kontingen Sumsel Dulang 40 Medali

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Terus Gencarkan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

"Tugas Kementerian PUPR membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur, tidak ada yang lain. Jadi anggaran yang diberikan harus dibelanjakan dengan baik," kata Menteri Basuki. 

Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian PUPR yang selama ini senantiasa bekerja sama dengan baik dan transparan dalam penggunaan anggaran sehingga menimbulkan kepercayaan publik.

Menkeu menitipkan pesan kepada para penerima BMN agar dapat menggunakan aset tersebut sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat serta bisa menjaga, memelihara, dan melakukan perawatan.

BACA JUGA:Korupsi Dana KORPRI Banyuasin, Dua Terdakwa Divonis Penjara

BACA JUGA:Pembangunan Trotoar di Pangkalan Balai: Percantik Kota dan Layani Pejalan Kaki

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam laporannya mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2024 kembali melaksanakan serah terima BMN dengan total nilai perolehan sebesar Rp 19,26 triliun.

Rinciannya, BMN senilai Rp5,8 triliun dialih-statuskan kepada K/L dan Rp13,36 triliun diserahkan kepada pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga desa-desa.

"10 tahun terakhir kami Kementerian PUPR telah melakukan serah terima BMN mencapai Rp 374,66 triliun," katanya.

BACA JUGA:Pemberantasan Peredaran Narkotika di Wilayah Sumsel Diapresiasi Pemprov Sumsel