Komisi I DPRD Banyuasin Tekankan Netralitas dan Kondusifitas Jelang Pilkada

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin menggelar pertemuan penting bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Banyuasin dan seluruh camat se-Banyuasin, Senin, 4 November 2024. 

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Samsul Rizal, ini berfokus pada pentingnya menjaga netralitas dan kondusifitas dalam menyongsong Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

Samsul Rizal menekankan bahwa camat sebagai perwakilan pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan ketenangan dan stabilitas di tengah masyarakat. 

BACA JUGA:Wakil Ketua II DPRD Banyuasin Hadiri Bhakti Sosial IDI

“Kami ingin menekankan pentingnya menjaga netralitas, terutama menjelang agenda besar ini. Camat harus adil dan tidak berpihak agar masyarakat merasa aman dan percaya kepada pemerintah,” ujar Samsul Rizal.

Selain itu, Komisi I juga mengingatkan pentingnya peran camat dalam menciptakan suasana kondusif.

 Samsul menekankan bahwa kondusifitas bukan hanya mencakup keamanan, tetapi juga kenyamanan warga untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa gangguan.

BACA JUGA:Puskesmas Pangkalan Balai Imbau Masyarakat Waspada DBD

Dalam kesempatan tersebut, beberapa camat menyampaikan kendala yang mereka hadapi, salah satunya terkait keterbatasan dana operasional untuk melaksanakan program pelayanan masyarakat.

 “Kami seringkali harus melakukan kegiatan mendesak, tetapi dana operasional yang tersedia tidak mencukupi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ungkap seorang camat.

Menanggapi keluhan tersebut, Samsul Rizal dan anggota Komisi I berjanji akan memperjuangkan aspirasi camat kepada pihak eksekutif. 

BACA JUGA:Makanan Berbahaya yang Wajib Dihindari Selama Kehamilan

“Kami memahami peran penting camat dan akan berupaya agar kebutuhan ini dapat diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang,” tambah Samsul.

Di akhir pertemuan, Samsul Rizal berharap dengan adanya dukungan pemerintah daerah, para camat dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat dan menjaga netralitas di wilayah masing-masing.