Bupati Banyuasin Siap Bawa Perubahan Nyata untuk Indonesia Emas 2045
Pj Bupati Banyuasin saat hadiri Rakornas--
KORANHARIANBANYUASIN.ID – Penjabat Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah pusat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kamis 7 November 2024.
Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo ini menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyinergikan langkah dalam mencapai Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.
BACA JUGA:Jalan Rusak Parah, Warga 5 Desa di Banyuasin III Menjerit
Bupati Farid, yang hadir mewakili Kabupaten Banyuasin, melihat acara ini sebagai momentum penting untuk merumuskan strategi konkrit dalam pembangunan daerah.
"Arahan Presiden menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pembangunan Kabupaten Banyuasin. Kami akan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan infrastruktur, serta penguatan ekonomi daerah," ujar Bupati Farid.
Apa Saja yang Akan Dilakukan Kabupaten Banyuasin?
BACA JUGA:Meski Hari Libur, Pemkab Banyuasin Tetap Gelar Upacara Hari Pahlawan, Ini Pesan Pj Bupati Banyuasin!
Dalam kesempatan ini, Bupati Farid juga mengungkapkan beberapa langkah konkret yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, di antaranya:
Peningkatan Sumber Daya Manusia: Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pengembangan keterampilan untuk mendukung sektor industri.
Pengembangan Infrastruktur: Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA:Kombel Sepakat SDN 24 Talang Kelapa Manfaatkan Google Form untuk Assesmen Pembelajaran
Pemanfaatan Potensi Lokal: Mengembangkan potensi sumber daya alam dan budaya lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: Memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.