Perkuat Tugas dan Fungsi Saber Pungli, Provinsi Sumsel Gelar Rakor

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Provinsi Sumsel menggelar rakor satgas saber pungli, Jumat 22 November 2024.

Rakor ini sendiri digelar sebagai komitmen menekan praktik pungli di wilayah Sumsel dan telah sangat merugikan masyarakat.

Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi yang berkesempatan hadir dalam kegiatan itu menyampaikan bahwasanya pungli merupakan satu penyakit sistemik yang dapat melemahkan sendi-sendi pemerintahan dan merugikan masyarakat. 

“Pungutan liar adalah masalah yang serius dan kompleks. Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah," ungkap Elen.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

"Kita perlu berkomitmen untuk menanggulangi pungli secara efektif,” tegasnya.

Meskipun sulit untuk memberikan angka pasti mengenai total kerugian ekonomi akibat pungli, beberapa analisis menunjukkan bahwa kerugian dan loss opportunity bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

"Rapat koordinasi daerah ini merupakan momentum penting dalam upaya kita bersama untuk memberantas praktik pungutan liar yang masih terjadi di berbagai sektor pelayanan publik,” imbuhnya.

Lebih jauh Elen menambahkan beberapa agenda penting yang perlu dibahas dalam rakor ini adalah  evaluasi pelaksanaan program Saber Pungli.

Strategi baru dalam pencegahan dan penindakan pungli, pengawasan yang lebih efektif di tingkat daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus pungli.

"Keberadaan satgas Saber Pungli dimaksudkan untuk memberantas praktik-praktik koruptif, bukan untuk menciptakan praktik baru yang justru bertentangan dengan tujuan awalnya,”  ungkap Elen.

Lebih jauh Elen menekankan beberapa hal penting yang harus dilakukan yakni integritas personal, bahwa tim Saber Pungli harus memiliki integritas yang tinggi. 

Kemudian menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yaitu setiap tindakan pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara transparan. Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban harus jelas dan dapat diakses publik. 

"Sistem pencegahan, hal ini sangat penting dalam merancang sistem birokrasi yang transparan, sederhana, dan bebas dari praktik percaloan. Semakin rumit birokrasi, semakin besar peluang terjadinya pungli,”  sambung Elen.