Program Pengendalian Inflasi Pj Gubernur Sumsel Raih Pujian dari Presiden Prabowo

BACA JUGA:Bahas Penguatan Ekonomi Berkelanjutan, Pj Gubernur Sumsel Hadiri RUPSLB BSB

"Tapi kita juga harus swasembada secara besar kita juga harus swasembada secara kabupaten bahkan di tiap kecamatan," ucapnya.

"Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita dari dulu. Kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Jadi inilah strategi besar kita apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau sedang itu nanti tergantung upaya kita," jelas Presiden Prabowo.

Sementara itu Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dalam paparan singkatnya menjelaskan bahwa selain dapat mengendalikan inflasi, Provinsi Sumsel juga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. 

Dalam mengendalikan inflasi, Pemprov Sumsel menurutnya melakukan berbagai langkah melalui Program Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel.

Gerakan ini menitikberatkan pada penguatan pasokan dan distribusi bahan pangan. 

Penguatan tersebut dilakukan dengan Gerakan Tanam (Gertam) Cabai dan Bawang Merah Serentak se-Sumsel di 45 titik di 17 Kabupaten/Kota.

Perjanjian Kerjasama (PKS) Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kerjasama dengan daerah penghasil.

Penguatan Ketersediaan Pasokan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School dan Office.

Operasi pasar murah (OPM) Serentak secara rutin yang bersinergi  dengan BUMN/BUMD, swasta, perbankan, TNI, Polri, (Subsidi harga ongkos dan lainnya). 

Selain itu bekerjasama dengan Bulog Kanwil Sumsel dan Koperasi di 17 Kabupaten/Kota sebagai Penyaluran/Distribusi Beras Program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan Komoditi Pangan Lainnya.

Peningkatan peran Bulog dalam penyediaan beras untuk ASN di Sumsel (Kerjasama Provinsi dan Kab/Kota dengan Bulog. 

"Kita juga memantau harga dan stok, melakukan dukungan penyediaan pangan oleh Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya dengan pemanfatan lahan Polda dan Kodam II Sriwijaya. Melakukan peningkatan lahan sawah serta sidak pasar dan gudang," jelasnya. 

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. 

Dalam kesempatan itu Mendagri Tito Karnavian juga mengatakan, selain membahas perkembangan inflasi daerah, rapat tersebut membahas arahan kebijakan Upah Minimum tahun 2025.