Terima Reses Komisi II DPR RI, Pj Gubernur Sumsel Paparkan Ini

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 13:59

Kunjungan kerja anggota Komisi II DPR RI ke Pemprov Sumsel.--Foto humaspemprovsumsel

terima reses komisi ii dpr ri, pj gubernur sumsel paparkan ini                            koranharianbanyuasin.id - pj gubernur sumsel, elen setiadi menerima rombongan reses komisi iii dpr ri, jumat 13 desember 2024.
dihadapan anggota dpr ri, pj gubernur memaparkan terkait meningkatnya dipa dan penyelenggaraan pilkada sumsel.
 "alhamdulillah pelaksanaan pilkada di sumsel aman dan lancar. semoga kondisi ini berlangsung sampai pelantikan nanti," katanya.
baca juga:pemprov sumsel realisasikan bonus bagi qori dan qoriah berprestasi pada mtq nasional tahun 2024
baca juga:sah! ump sumsel tahun 2025 naik rp 224.697 atau 6,5 persen
"adapun berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sumsel mengalami peningkatan hampir sama dengan nasional. bahkan menjadi salah satu pertumbuhan terbaik di sumatera," jelas elen. 
selain hal-hal di atas, elen juga menjelaskan upaya pengendalian inflasi provinsi sumsel yang tercatat sebagai pengendalian inflasi terbaik ketiga setelah provinsi babel dan aceh. 
"untuk stunting juga kami tangani dengan baik begitupun indeks pembangunan manusia (ipm)," jelasnya. 
baca juga:hut ke-25 dwp sumsel, elen setiadi: bijaklah bersosial media
baca juga:upaya serius banyuasin tekan angka stunting, tpps gelar monev di palembang
ketua komisi ii dpr ri muhammad rifqinizamy karsayuda sekaligus ketua tim kunker mengatakan tujuan kunker mereka kali ini adalah menitikberatkan pengawasan pada dua hal yakni pengawasan transfer dana pusat ke daerah (sumsel) dan evaluasi pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang (atr/bpn). 
menurut rifqinizamy tujuan mereka melakukan pengawasan tersebut ada dua hal yang pertama mengenai dana transfer pada daerah. 
"kami akan memberikan perhatian khusus terhadap dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak), dana desa dan dana bagi hasil (dbh)," imbuhnya.
baca juga:enam kali berturut-turut, pemkab muba kembali raih penghargaan kabupaten peduli ham 
baca juga:pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional tenaga kesehatan dan guru di pemkab banyuasin
untuk melakukan pengawasan tersebut pihaknya telah berkoordinasi dan bersinergi dengan bpk untuk mensinkronkan data yang mereka miliki. 
lebih jauh dikatakannya terkait dengan dana transfer daerah selama ini dpr ri tidak ambil bagian dalam pengawasan. 
selama ini kata rifqinizamy diketahui bahwa kemandirian fiskal daerah masih cukup rendah.
dimana pad provinsi maupun kab/kota jauh lebih rendah dibandingkan dana apbn ke apbd kab/kota baik melalui dau, dak, dbh dan dana desa. 
"karena pada prinsipnya dana-dana yang masuk itu apbn maka secara konstitusi dpr berhak melakukan pengawasan meski lokusnya ada di prov, kab/kota.
makanya tahun ini akan kami ambil fungsi pengawasan itu dan diberikan kepada komisi ii dpr ri," paparnya. 
dengan pengawasan tersebut kata rifqinizamy diharapkan menekan tingkat kebocoran termasuk efisiensi anggaran yang mengalir ke daerah dapat berjalan sebaiknya.