Rapat Inventarisasi Peraturan Daerah di Sumsel: Upaya Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Rabu , 23 Oct 2024 - 12:48

Sekda Sumsel membuka Rapat Inventarisasi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.--Foto humaspemprovsumsel

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Sekda Sumatera Selatan, Edward Candra, secara resmi membuka Rapat Inventarisasi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Acara tersebut digelar di Hotel Swarna Dwipa Palembang pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Dalam sambutannya, Edward menekankan pentingnya peran Pemerintah Pusat dalam menjaga kepentingan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menyebut bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menjamin kebijakan nasional dilaksanakan secara efektif di setiap daerah.

Peran Pemerintah Pusat di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Aturan ini bertujuan mempererat hubungan harmonis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Edward menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

rapat inventarisasi peraturan daerah di sumsel: upaya harmonisasi pemerintah pusat dan daerah                            koranharianbanyuasin.id - sekda sumatera selatan, edward candra, secara resmi membuka rapat inventarisasi peraturan kepala daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan tahun 2024.
acara tersebut digelar di hotel swarna dwipa palembang pada rabu, 23 oktober 2024.
dalam sambutannya, edward menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam menjaga kepentingan nasional di seluruh wilayah indonesia.
baca juga:pj gubernur sumsel pimpin apel dan simulasi mitigasi bencana banjir: waspada musim penghujan
baca juga:tokoh masyarakat cml ini ungkap keberhasilan askolani buka akses air kumbang-muara padang
ia menyebut bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menjamin kebijakan nasional dilaksanakan secara efektif di setiap daerah.
peran pemerintah pusat di tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur. 
hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
baca juga:47 kades dari bali studi tiru desa digital pertama di banyuasin
baca juga:tuai pujian!! pelayanan publik perizinan banyuasin dapat jadi contoh daerah lain
 aturan ini bertujuan mempererat hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 edward menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya.
baca juga:pemuda pancasila tuding kades gunakan beras untuk galang dukungan, kades geram merasa difitnah! 
baca juga:ketua kpu banyuasin pimpin upacara di sma 2 plus banyuasin iii, ajak siswa berpartisipasi aktif dalam pilkada 
dalam konteks ini, gubernur berperan sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di tingkat provinsi.
edward juga menjelaskan bahwa rapat inventarisasi ini bertujuan untuk mengetahui dan menginventarisasi penerapan peraturan daerah.
terutama terkait dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 
ia mengakui masih banyak peraturan kepala daerah (perkada) yang belum disesuaikan dengan peraturan terbaru. 
oleh karena itu, pemerintah provinsi sumatera selatan melalui biro hukum dan ham bertugas melakukan evaluasi dan fasilitasi terhadap rancangan perkada dari 17 kabupaten/kota di sumatera selatan.
dalam penutupan sambutannya, edward mengimbau para peserta rapat untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius. 
melalui narasumber dari pemerintah provinsi sumsel dan akademisi, edward berharap peserta mendapatkan wawasan baru yang dapat membantu mempercepat penyelesaian regulasi di daerah.
kepala biro hukum setda provinsi sumsel, dedi harapan, turut menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. 
ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergi dalam pengawasan terhadap rancangan peraturan kepala daerah, demi mewujudkan tertib administrasi negara dan pembangunan yang efektif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 25 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan