KORANHARIANBANYUASIN.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
Acara ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Novotel Palembang dan dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, SP.
Dalam suasana yang penuh khidmat dan optimisme, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, bersama Wakil Gubernur Cik Ujang, secara langsung membuka kegiatan tersebut.
Selain itu, hadir pula Para Bupati dan Walikota se-Sumatera Selatan, Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda se-Sumsel, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta para Ketua Organisasi kemasyarakatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam mempertemukan berbagai gagasan, aspirasi, dan program prioritas dari seluruh wilayah di Sumsel untuk dirumuskan menjadi arah kebijakan pembangunan provinsi ke depan.
BACA JUGA:Gubernur Sumsel Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Muratara Melalui BKBK
Empat Tujuan Utama Musrenbang 2025
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Ir. Yulian Fikri, M.Si, menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini memiliki empat tujuan utama:
Pertama, mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
Perencanaan ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Kedua, menyediakan acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Sumatera Selatan.
Acuan ini diharapkan menjadi pedoman yang kuat dalam menjaga kesinambungan, keselarasan, dan efektivitas pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.
BACA JUGA:Herman Deru Segera Respon Rekomendasi DPRD Provinsi Sumsel Terhadap LKPJ Gubernur Sumsel TA 2024
Ketiga, mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan dengan berbasis pada data terkini dan akurat.
Identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan riil di masyarakat.