"Sesekali kita perlu melakukan sidak di pasar dan distributor jangan sampai ada distributor yang bermain-main ataupun penimbunan," katanya.
"Sehingga mengganggu kestabilan harga, ini bisa dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran itu langsung bisa dilakukan penindakan," imbuhnya.
"Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk ketersediaan pasokan, dilihat mana saja daerah yang kurang pasokan dan daerah mana yang pasokannya berlebih ini didiskusikan melalui kerjasama antar daerah," tambahnya.
Lebih jauh Fatoni mengatakan, untuk menunjang kestabilan inflasi di Sumsel tentu memerlukan anggaran yang cukup.
Oleh karena itu, Fatoni mengatakan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
"Menyediakan dan memberikan anggarannya yang cukup untuk pengendalian inflasi ini, gunakan BTT karena dana ini bisa digunakan untuk penanganan inflasi karena ini aturannya sangat jelas.
Saya minta kepala daerah memahami betul Pasal 69 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 dan tolong dijelaskan kepada OPD," jelasnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel, Ricky Perdana Gozali dalam laporannya menjelaskan Inflasi umum di Sumsel pada keseluruhan tahun diperkirakan berada pada kisaran target inflasi nasional sebesar 3,0 kurang lebih 1 persen.
Melandasinya tekanan inflasi 2023 diperkirakan sejalan dengan melandasinya inflasi volatile food, core inflation dan administered price.
"Melandasinya inflasi volatile food seiring dengan berbagai program pengendalian inflasi Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP)," bebernya.
"Sehingga pasokan dan produksi semakin terjaga tekanan inflasi tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat," tambahnya.
"Seiring peningkatan UMP ditengah pencabutan pembatasan aktivitas yang mendorong peningkatan konsumsi serta implementasi kenaikan tarif cukai rokok," jelas Ricky.
Pada volatile food, Ricky mengatakan melandasinya inflasi dipengaruhi juga oleh Program Pemerintah Daerah melalui GSMP, Sinergi TPID, GNPIP, optimalisasi pasar murah, gerakan tanam, digital farming dan inovasi alsintan.
"Berdasarkan pantauan harga terhadap komoditas cabai merah, cabai rawit, gula pasir, bawang merah perlu diwaspadai kenaikan harganya.
Sementara itu, untuk harga komoditas beras, minyak goreng, daging sapi stabil. Sedangkan untuk komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang putih mengalami penurunan," paparnya.***